RUU Kewarganegaraan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) dan anggota Tim Ahli KUHP Nasional Albert Aries (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026). Konferensi pers tersebut membahas isu-isu krusial dalam pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru, di antaranya pasal penghinaan presiden dan lembaga negara, pasal terkait demonstrasi dan perzinahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat rampung pada tahun ini guna mencegah munculnya kembali polemik terkait status kewarganegaraan. Harapan tersebut disampaikan merespons pertanyaan wartawan mengenai polemik paspor yang melibatkan sejumlah pemain naturalisasi Indonesia yang berkarier di Liga Belanda. "Pemerintah sedang menyusun dan menyelesaikan finalisasi RUU-nya. Tentu nanti kami mendengar semua masukan, termasuk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, terkait pengaturan kewarganegaraan," kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan RUU tersebut saat ini tengah dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.