RUU Obligasi Daerah

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan atas pembentukan rancangan Undang-undang (RUU) Obligasi Daerah. OJK menyebut obligasi daerah sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan daerah agar lebih mandiri. "Nah, salah satu instrumen pasar modal yang kami pandang memang memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan, memang betul adalah obligasi dan sukuk daerah. Di luar sebetulnya ada ruang-ruang untuk daerah juga mampu melakukan penggalangan dana misalnya melalui penerbitan instrumen, katakanlah, saham maupun yang bersifat utang lainnya dari korporasi daerah, atau para BUMD dan sebagainya. Nah, kita harapkan tentu melalui penerbitan obligasi atau sukuk daerah ini, pemda nanti akan memperoleh alternatif pembiayaan yang kita harapkan lebih mandiri," kata anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi.

Jakarta - Fraksi Partai Golkar MPR menargetkan naskah akademis rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dapat selesai pada Agustus tahun ini. Golkar berharap RUU tersebut dapat segera dibahas dalam prolegnas setelah naskah akademik rampung. "Kami sedang menyusun naskah akademis. Kita sudah mau memulai di bab 1, kita berharap kalau bisa bulan Agustus naskah akademis itu sudah selesai dan kami akan serahkan secara resmi kepada DPR untuk masuk di dalam prolegnas dan dibahas menjadi sebuah undang-undang," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchius Markus Mekeng, dalam sambutannya dalam Diskusi Publik UU Obligasi Daerah di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (8/6/2026).

Di tengah tuntutan percepatan pembangunan daerah dan keterbatasan anggaran pemerintah, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah. Hal ini demi kepastian hukum bagi pemerintah daerah, investor, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan instrumen pembiayaan tersebut. Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng menjelaskan keberadaan UU Obligasi Daerah sangat dibutuhkan karena hingga saat ini, belum ada pemerintah daerah yang berhasil menerbitkan obligasi meskipun regulasi turunannya telah tersedia sejak lama.