RUU KKS

Akademisi berharap RUU KKS segera disahkan untuk melindungi infrastruktur vital dan mengatasi ancaman siber yang mengancam sektor publik.

Iran tuding AS serang jaringan internet. Pakar sebut insiden itu jadi peringatan bagi RI akan ancaman serangan siber tersembunyi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, ancaman terhadap suatu negara tidak lagi hanya terwujud sebagai invasi militer tradisional. Serangan kontemporer justru dapat terjadi secara diam-diam melalui jaringan komputer, pusat data, satelit komunikasi, sistem keuangan, dan infrastruktur digital. Inilah wajah baru konflik di abad ke-21: perang siber. Indonesia rentan terhadap ancaman-ancaman ini. Sebagai negara dengan populasi digital yang signifikan dan ekonomi digital yang berkembang, Indonesia menjadi target yang menarik bagi berbagai jenis serangan siber, termasuk pencurian data pribadi, peretasan sistem pemerintah, sabotase infrastruktur penting, insiden ransomware, dan bahkan kampanye disinformasi yang dirancang untuk merusak stabilitas sosial-politik.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Junico BP Siahaan menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) memperkuat perlindungan hak sipil, demokrasi, serta sistem keamanan siber nasional dari ancaman serangan digital. "Undang-undang ini fokus pada pertahanan sistem jaringan dari serangan siber, bukan melarang masyarakat menyampaikan pendapat," kata Junico dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Senin. Ia menjelaskan keberadaan RUU KKS merupakan bentuk keseriusan negara dalam menjaga keamanan ekosistem digital nasional, terutama di tengah meningkatnya ancaman serangan siber yang dapat menyasar berbagai sektor strategis. Ia menjelaskan konten dan platform digital merupakan bagian hilir dalam ekosistem siber, sedangkan RUU KKS akan mengatur aspek hulu berupa penguatan sistem keamanan dan ketahanan jaringan nasional.