Indonesia RUU Tracker
Diperbarui hari ini
Perencanaan Keamanan & Pertahanan Komisi I Inisiatif DPR

RUU KKS

Durasi

2 minggu

Jumlah Berita (7 hari)

4 ↑

4 sebutan dalam 30 hari

Jumlah Sitasi (30 hari)

9
Spektrum sikap

Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.

Pusat gravitasi: Mendukung
Fraksi
·
PDIP
·
·
Golkar Gerindra PKS
Kritis 1
PDIP
Dukung 3
Golkar Gerindra PKS
Sipil
Lokataru LBH Pers PBHI Imparsial + 2
ELSAM Komnas HAM Mitra Raksha
·
·
·
Tolak 6
Lokataru LBH Pers PBHI Imparsial + 2
Kritis 3
ELSAM Komnas HAM Mitra Raksha
Media
Republika 1 Antara 1 CNN Indonesia 2
·
·
·
·
Tolak 3
Republika 1 Antara 1 CNN Indonesia 2
Fraksi
Sipil
Media
Dukung
Golkar Gerindra PKS
Catat
Netral
Kritis
PDIP
ELSAM Komnas HAM Mitra Raksha
Tolak
Lokataru LBH Pers PBHI Imparsial CENTRA Koalisi Masyarakat Sipil
Republika 1 Antara 1 CNN Indonesia 2

Posisi sipil

9 organisasi masyarakat sipil terlacak — pernyataan publik dalam 180 hari terakhir.

Menolak
6
Kritis
3
Netral
0
Catatan
0
Mendukung
0
  • ELSAM · HAM, kebijakan publik
    Kritis
    "Militerisasi ruang siber akan menghasilkan alat-alat penindasan baru dengan memanfaatkan pemantauan data warga."
    Parasurama Pamungkas (Peneliti) 18 Okt 2025 Sumber
  • Komnas HAM · HAM
    Kritis
    "Definisi ancaman dan keamanan siber yang luas dan kabur dikhawatirkan berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi."
    Saurlin P Siagian (Komisioner) 18 Okt 2025 Sumber
  • Mitra Raksha · keamanan siber, ketahanan nasional
    Kritis
    "Ketahanan siber (cyber resilience) seharusnya dimaknai sebagai ketangguhan sistem, bukan diidentikkan dengan cyber defense yang berorientasi militer sebagaimana keliru dirumuskan dalam naskah akademik RUU."
    Parasurama Pamungkas (Peneliti) 12 Mar 2026 Sumber
  • Lokataru · HAM digital, kebebasan sipil
    Menolak
    "Pembentukan regulasi keamanan siber tidak boleh semata-mata dari narasi ancaman; harus berdasarkan data empiris, akuntabilitas anggaran, dan perlindungan hak warga sebagai fondasi utama."
    Hasnu (Manajer Penelitian dan Pengetahuan) 18 Feb 2026 Sumber
  • LBH Pers · kebebasan pers
    Menolak
    "Negara harus memisahkan konsep perlindungan ruang siber sipil dengan pertahanan dan keamanan negara; RUU KKS mencampuradukkan keduanya dan jurnalis menghadapi ancaman doxing serta pembobolan akun yang tidak terlindungi."
    1 Des 2025 Sumber
  • PBHI · HAM, hukum
    Menolak
    "Penambahan Pasal Penyidik TNI mengancam sistem peradilan pidana dan prinsip penghormatan HAM."
    Gina Sabrina (Sekretaris Jenderal) 18 Okt 2025 Sumber
  • Imparsial · HAM, sektor keamanan
    Menolak
    "Ada tendensi untuk mempersempit ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menggunakan tindak pidana makar di ruang siber."
    Ardi Manto Adiputra (Direktur) 18 Okt 2025 Sumber
  • CENTRA · keamanan, pertahanan
    Menolak
    "RUU KKS masih berat ke keamanan nasional dibanding ke keamanan manusia."
    Al Araf (Ketua) 18 Okt 2025 Sumber
  • Koalisi Masyarakat Sipil · HAM, demokrasi
    Menolak
    "RUU KKS berpotensi mengancam demokrasi dan supremasi hukum; menolak peran TNI sebagai penyidik tindak pidana siber."
    3 Okt 2025 Sumber

9 posisi tercatat · 9 dengan tanggal · 7 dengan juru bicara

Indonesia RUU Tracker · snapshot 2026-05-16. Konten disusun dari sumber publik dan dibantu AI — kutipan terverifikasi dalam 180 hari terakhir. Verifikasi langsung ke sumber sebelum dikutip.