Perencanaan Pendidikan Komisi X Inisiatif DPR
RUU Sisdiknas
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Mendukung
Fraksi
·
·
Sipil
·
·
Linimasa
21 peristiwa tercatatsejak 8 Apr 2026.
- 2026-05-02 Masuk tahap Perencanaan (sumber: openparliament.id) Pindah tahap
- 2026-04-27 Anggota Komisi X Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS) menegaskan perlindungan guru menjadi fokus utama dalam batang tubuh RUU Sisdiknas yang sedang disusun. (sumber: https://www.antaranews.com/berita/5543697/anggota-dpr-sebut-ruu-sisdiknas-jamin-perlindungan-guru) statement
- 2026-04-08 Pertama didaftarkan di Prolegnas Pertama didaftarkan
- 2026-04-08 JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana memastikan, kesejahteraan guru di Indonesia menjadi salah s... RDPU
- 2026-04-08 Jakarta (08/04) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak agar draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisd... RDPU
- 2026-04-08 Komisi X DPR RI membuka ruang keterlibatan psikolog dan tenaga Bimbingan Konseling dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian materi RUU Sisdiknas. (sumber: https://www.antaranews.com/berita/5517099/dpr-buka-ruang-keterlibatan-psikolog-dalam-sistem-pendidikan-nasional) hearing
- 2026-02-09 Anggota Komisi X Furtasan Ali Yusuf (Fraksi NasDem) meminta status Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diperjelas dalam RUU Sisdiknas agar kualitas pendidikan tinggi tidak menurun. (sumber: https://www.antaranews.com/berita/5406482/legislator-minta-status-kuliah-online-diperjelas-dalam-ruu-sisdiknas) statement
- 2025-12-13 Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti menekankan bahwa RUU Sisdiknas perlu memuat aturan khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana. (sumber: https://www.antaranews.com/berita/5303023/komisi-x-dpr-ruu-sisdiknas-perlu-atur-pendidikan-dalam-bencana) statement
- 2025-12-08 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Ikal Lemhannas guna mengintegrasikan penguatan karakter dan wawasan kebangsaan ke dalam substansi RUU Sisdiknas. (sumber: https://www.antaranews.com/berita/5293660/dpr-dan-ikal-lemhannas-bahas-ruu-sisdiknas-untuk-perkuat-kebangsaan) hearing
- 2025-11-26 Komisi X menegaskan revisi UU Sisdiknas akan memperkuat layanan pendidikan di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). (sumber: https://www.antaranews.com/berita/5267073/komisi-x-revisi-uu-sisdiknas-perkuat-layanan-pendidikan-kawasan-3t) statement
- 2025-10-10 Komisi X DPR RI mengumumkan telah merampungkan pembahasan internal draf RUU Sisdiknas yang memuat jaminan eksplisit terhadap posisi dan legalitas lembaga pendidikan pesantren; draf akan diteruskan ke Baleg untuk menjadi inisiatif DPR. (sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251010160843-32-1283201/komisi-x-dpr-rampungkan-omnibus-law-sisdiknas-jamin-posisi-pesantren) announcement
- 2025-10-01 Panja Revisi UU Sisdiknas Komisi X (Hetifah Sjaifudian) resmi menerima Draft RUU Sisdiknas beserta Naskah Akademik dari Badan Keahlian DPR RI — RUU memasuki tahap Penyusunan. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8139076/resmi-terima-draft-ruu-sisdiknas-komisi-x-dpr-ajak-partisipasi-publik) Pindah tahap
- 2025-09-23 Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025; RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional masuk sebagai nomor urut 15 atas usulan Komisi X. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8125808/paripurna-dpr-setujui-52-ruu-prolegnas-prioritas-2025-ada-perampasan-aset) Paripurna
- 2025-09-18 Komisi X DPR RI mengusulkan RUU Sisdiknas masuk Prolegnas Prioritas 2026, menyiapkan kelanjutan pembahasan setelah masuk Prioritas 2025. (sumber: https://www.tempo.co/politik/ruu-sisdiknas-diusulkan-masuk-prolegnas-prioritas-2026-2070929) Prolegnas
- 2025-06-03 Forum Legislasi bertajuk "RUU Sisdiknas untuk Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan" membahas implikasi Putusan MK terhadap restrukturisasi pembiayaan sekolah negeri dan swasta. (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ll9Khp4DWrA) hearing
- 2025-05-06 Rapat Dengar Pendapat di Komisi X mendesak pemerintah agar skema Wajib Belajar 13 Tahun turut menjamin penggratisan biaya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik negeri maupun swasta. (sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/05/06/16385961/komisi-x-minta-paud-digratiskan-jika-masuk-wajib-belajar-13-tahun) hearing
- 2024-11-13 Rapat Baleg DPR RI menyusun daftar Prolegnas Prioritas 2025; RUU Sisdiknas kembali diusulkan setelah dua tahun terhenti. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-7636683/baleg-dpr-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2025-diputus-akhir-november) Prolegnas
- 2022-09-20 Badan Legislasi DPR menolak memasukkan RUU Sisdiknas ke Prolegnas Prioritas 2023; lima fraksi keberatan dan pemerintah diminta memperbaiki naskah akademik terlebih dahulu — RUU efektif terhenti. (sumber: https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/14235041/ruu-sisdiknas-tak-masuk-prolegnas-prioritas-2023) Prolegnas
- 2022-08-28 PGRI memprotes hilangnya pasal Tunjangan Profesi Guru (TPG) di draf RUU Sisdiknas versi Agustus dan menuntut pasal tersebut dikembalikan. (sumber: https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6259274/ruu-sisdiknas-tuai-kontroversi-pgri-minta-kembalikan-pasal-tentang-tunjangan-guru) statement
- 2022-08-26 Pemerintah resmi menyerahkan draf RUU Sisdiknas ke DPR sebagai usulan masuk Prolegnas Prioritas Perubahan 2022. (sumber: https://www.antaranews.com/berita/3081609/pemerintah-ajukan-ruu-sisdiknas-dalam-prolegnas-prioritas-2022) handover
- 2022-03-24 Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) dan Fraksi PPP memprotes keras hilangnya terminologi "Madrasah" dari draf awal RUU Sisdiknas yang diusung Kemendikbudristek. (sumber: https://www.republika.id/posts/26456/ruu-sisdiknas-terancam-tak-dibahas) statement