RUU BUMD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kewajiban penawaran Participating Interest (PI) 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali mendapat perhatian setelah dimasukkan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) versi 3 Maret 2026 yang tengah dibahas DPR RI. Dalam draf tersebut, kontraktor diwajibkan menawarkan PI sebesar 10 persen kepada BUMD sejak rencana pengembangan lapangan migas disetujui. Hak partisipasi itu dapat diberikan dalam bentuk hibah, pembagian keuntungan, atau skema lainnya.

Jakarta - Komisi II DPR rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian membahas badan usaha milik daerah (BUMD). Dalam kesempatan itu, Tito mengusulkan agar BUMD diawasi oleh pejabat setingkat eselon I hingga dibuatkan undang-undang khusus. Dalam rapat di Komisi II DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026), Tito awalnya membeberkan persoalan yang terjadi di BUMD. Tito menilai pergantian kepala daerah kerap membuat BUMD mengalami kerugian.