Perencanaan Ekonomi & Keuangan Komisi VI Inisiatif DPR
RUU BUMD
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Mendukung
Linimasa
8 peristiwa tercatatsejak 19 Nov 2024.
- 2026-05-02 Masuk tahap Perencanaan (sumber: openparliament.id) Pindah tahap
- 2026-04-01 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuka tabir evaluasi masif atas 1.224 BUMD dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI, di mana BPKP merekomendasikan intervensi legislasi untuk menerapkan standardisasi manajemen risiko secara mutlak. (sumber: https://www.bpkp.go.id/id/berita/VoYJ/godok-ruu-bumd-bpkp-sampaikan-masukan-terkait-pengawasan-bumd) hearing
- 2026-02-20 Azis Subekti selaku wakil dari Fraksi Gerindra meninjau langsung kondisi empiris korporasi daerah di Bank Jambi dan menegaskan bahwa RUU BUMD mendesak disahkan untuk mengakomodasi tata kelola yang masih jauh dari kaidah bisnis modern. (sumber: https://www.fraksigerindra.id/komisi-ii-dpr-ri-dorong-ruu-bumd-segera-dibahas-untuk-perkuat-tata-kelola-perusahaan-daerah/) statement
- 2026-01-28 Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, merilis pernyataan penting yang memperingatkan agar pembentukan RUU BUMD tidak menjadi instrumen over-regulasi yang justru mengerangkeng kebebasan manuver BUMD sebagai entitas bisnis di pasar bebas. (sumber: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-BUMD-Mardani-Jangan-Sampai-Aturan-Justru-Mengikat-Dunia-Usaha-62797) statement
- 2025-08-27 Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan penegasan publik di sela kunjungan kerja ke Bank Sultra bahwa RUU BUMD akan dibahas secepatnya setelah Surat Presiden (Surpres) diterima parlemen. (sumber: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Bahasan-RUU-BUMD-Dorong-Kemandirian-Fiskal-Daerah-58866) statement
- 2025-08-01 Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri mengkaji urgensi peningkatan struktur pembinaan BUMD menjadi Direktorat Jenderal (Eselon I) serta membahas secara substansial landasan yuridis perbaikan tata kelola korporasi daerah. (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=vVrCz-GILLA) hearing
- 2025-07-17 Komisi II DPR RI mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar segera mengusulkan draf Rancangan Undang-Undang BUMD kepada pemerintah pusat untuk mengatasi regulasi sektoral yang saling tumpang tindih. (sumber: https://wantimpres.go.id/id/issue/usulan-ruu-bumd/) statement
- 2024-11-19 Pertama didaftarkan di Prolegnas Pertama didaftarkan