Indonesia RUU Tracker
Diperbarui hari ini
Perencanaan Politik & Pemilu Komisi II Inisiatif DPR

RUU Daerah Kepulauan

Durasi

2 bulan

Jumlah Berita (7 hari)

14

13 sebutan dalam 30 hari

Jumlah Sitasi (30 hari)

19
Spektrum sikap

Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.

Pusat gravitasi: Mendukung

Sikap fraksi

6 dari 8 fraksi sudah menyatakan posisi publik.

Menolak
0
Kritis
0
Netral
0
Catatan
2
Mendukung
4
  • PDIP 110 kursi
    Mendukung
    "RUU Daerah Kepulauan harus berlandaskan asas Archipelago Principle, kepastian hukum, desentralisasi keadilan, kearifan lokal, akuntabilitas, transparan, akuntabel, partisipasi masyarakat yang berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah berbasis kontinental dan kepulauan dalam bingkai NKRI."
    Vanda Sarundajang (Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan Fraksi PDIP) 8 Okt 2018 Sumber
  • Gerindra 86 kursi
    Mendukung
    "Pansus DPR RI melalui fraksi-fraksi bersama pemerintah dan DPD RI menyepakati untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"
    Teuku Abdul Khalid 25 Jun 2026 Sumber
  • PKB 68 kursi
    Mendukung
    "RUU Daerah Kepulauan Mendesak untuk Dibahas."
    5 Mei 2025 Sumber
  • PKS 53 kursi
    Mendukung
    "Saya mendukung penuh DPR untuk segera melakukan proses legislasi RUU Daerah Kepulauan agar segera menjadi undang-undang. Harapannya, undang-undang ini mampu meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian daerah-daerah kepulauan."
    Saadiah Uluputty (Anggota DPR RI Fraksi PKS) 10 Feb 2026 Sumber
  • NasDem 69 kursi
    Catatan
    "Akibatnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai banyak yang tidak punya tempat tinggal lagi. Ini menjadi penting, karena menyangkut kerentanan ekologis di daerah kepulauan,"
    Julie Sutrisno Laiskodat 30 Jun 2026 Sumber
  • PAN 48 kursi
    Catatan
    "Persoalan setiap daerah kepulauan itu berbeda dengan penanganan yang berbeda juga. Maka, kita mengusulkan agar regulasi anggaran kita berdasarkan 'affirmative spending'. Belanja disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut,"
    Hendry Munief 1 Jul 2026 Sumber
  • Golkar 102 kursi
    Belum bersikap
    Tidak ada data sikap.
  • Demokrat 44 kursi
    Belum bersikap
    Tidak ada data sikap.

8 fraksi · 5 kutipan terverifikasi · 1 carry-over

Indonesia RUU Tracker · snapshot 2026-07-02. Konten disusun dari sumber publik dan dibantu AI — kutipan terverifikasi dalam 180 hari terakhir. Verifikasi langsung ke sumber sebelum dikutip.