RUU Daerah Kepulauan

• PDIP 110 kursi
  Mendukung

  "RUU Daerah Kepulauan harus berlandaskan asas Archipelago Principle, kepastian hukum, desentralisasi keadilan, kearifan lokal, akuntabilitas, transparan, akuntabel, partisipasi masyarakat yang berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah berbasis kontinental dan kepulauan dalam bingkai NKRI."

  Vanda Sarundajang (Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan Fraksi PDIP) · 8 Okt 2018 · Sumber
• PKB 68 kursi
  Mendukung

  "RUU Daerah Kepulauan Mendesak untuk Dibahas."

  5 Mei 2025 · Sumber
• PKS 53 kursi
  Mendukung

  "Saya mendukung penuh DPR untuk segera melakukan proses legislasi RUU Daerah Kepulauan agar segera menjadi undang-undang. Harapannya, undang-undang ini mampu meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian daerah-daerah kepulauan."

  Saadiah Uluputty (Anggota DPR RI Fraksi PKS) · 10 Feb 2026 · Sumber
• Gerindra 86 kursi
  Catatan

  "Kita butuh strategi perjuangan. Bayangkan, dari 52 Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025, kita masuk urutan ke-52. Yang paling penting adalah bagaimana kita merumuskan formula atau strategi supaya rancangan undang-undang ini di tahun 2025, atau paling lambat tahun 2026 itu sudah harus diketok di Badan Legislasi."

  Alimudin Kolatlena (Anggota DPR RI Fraksi Gerindra) · 8 Des 2025 · Sumber
• Golkar 102 kursi
  Belum bersikap
  Tidak ada data sikap.
• NasDem 69 kursi
  Belum bersikap
  Tidak ada data sikap.
• PAN 48 kursi
  Belum bersikap
  Tidak ada data sikap.
• Demokrat 44 kursi
  Belum bersikap
  Tidak ada data sikap.

8 fraksi · 3 kutipan terverifikasi · 1 carry-over