RUU Daerah Kepulauan

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI, DPD RI, dan pemerintah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Kesepakatan itu dibacakan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Teuku Abdul Khalid dalam rapat kerja gabungan Pansus DPR RI, pemerintah, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI mulai membahas beleid tersebut bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pemerintah, Kamis (25/6/2026). Ketua Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Barends menjelaskan, pembentukan RUU Daerah Kepulauan telah mendapat persetujuan DPR untuk dibahas lebih lanjut. "Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, pembentukannya telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI tertanggal 12 Maret 2026," ujarnya saat memimpin rapat kerja gabungan bersama pemerintah dan DPD RI, Kamis.

Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends. Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mulai membahas beleid tersebut bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pemerintah, Kamis (25/6/2026).

null

Tidak tersedia — halaman ini adalah galeri foto tanpa teks artikel lengkap

Pansus DPR RI telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan hingga menjadi UU. Hal ini disetujui oleh DPD dan juga 8 fraksi DPR dalam rapat dengan pemerintah di ruang Komisi XIII DPR pada Kamis (25/6). Dari pihak pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut diwakili oleh Wamendagri Bima Arya, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej, dan Wamenlu Hafaz Ugroseno. Selain itu, hadir pula jajaran Kementerian Pertahanan hingga Kemensetneg.

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan harus dilakukan secara cermat melalui harmonisasi dengan berbagai regulasi yang telah berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kehadiran regulasi baru benar-benar memperkuat pembangunan wilayah kepulauan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pertentangan norma hukum.

Jakarta - Pansus DPR RI menggelar rapat dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Dalam rapat itu, seluruh fraksi DPR, DPD, dan pemerintah setuju lanjut membahas RUU tersebut hingga menjadi UU. Rapat digelar di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan, Mercy Barends. Mercy mulanya mempersilakan DPD RI menyampaikan pandangannya. Kemudian, ia mempersilakan setiap fraksi di DPR memberi pandangan terkait RUU Daerah Kepulauan.

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPR bersama pemerintah mulai membahas RUU tentang Daerah Kepulauan. Pansus DPR ini sebelumnya sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026. Rapat Pansus DPR digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Mercy Barends. Dari pihak pemerintah dihadiri langsung oleh Wamendagri Bima Arya, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej, dan Wamenlu Hafaz Ugroseno. Selain itu, hadir pula jajaran Kementerian Pertahanan hingga Kemensetneg. "Dari laporan daftar hadir di meja pimpinan rapat kerja telah dihadiri dan ditandatangani sebanyak sembilan orang anggota oleh tujuh fraksi, sehingga telah memenuhi kuorum lebih dari seperdua unsur fraksi."

Pansus DPR RI telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan hingga menjadi UU.

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang saat ini sedang dimatangkan Panitia Khusus DPR RI. "Regulasi tersebut akan menjadi tonggak baru dalam menghadirkan kebijakan yang lebih adil bagi daerah kepulauan melalui skema pembangunan yang berpihak pada karakteristik wilayah laut," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto melalui rilis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief mendorong penerapan anggaran afirmatif dalam RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Hendry mengatakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan sehingga membutuhkan skema penganggaran yang lebih fleksibel dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. "Persoalan setiap daerah kepulauan itu berbeda dengan penanganan yang berbeda juga. Maka, kita mengusulkan agar regulasi anggaran kita berdasarkan 'affirmative spending'. Belanja disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut," kata Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan disusun selaras dengan berbagai regulasi yang telah berlaku agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pertentangan norma hukum. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan kehadiran regulasi baru benar-benar memperkuat pembangunan wilayah kepulauan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pertentangan norma hukum. "Pemerintah memandang perlu menyelaraskan naskah akademik yang disampaikan DPD RI guna menghindari ketidaksesuaian norma yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).