Perencanaan Politik & Pemilu Komisi II Inisiatif DPR
RUU Daerah Kepulauan
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Mendukung
Linimasa
14 peristiwa tercatatsejak 19 Nov 2024.
- 2026-06-26 Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) t... Dijadwalkan
- 2026-06-25 JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI, DPD RI, dan pemerintah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang ... Dijadwalkan
- 2026-06-25 JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI mulai mem... Paripurna
- 2026-06-25 Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPR bersama pemerintah mulai membahas RUU tentang Daerah Kepulauan. Paripurna
- 2026-05-02 Masuk tahap Perencanaan (sumber: openparliament.id) Pindah tahap
- 2026-04-22 DPD RI bersama Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan menggelar rapat koordinasi menegaskan masuknya RUU ini dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan menyepakati bergabungnya Provinsi Sulbar dan Papua Barat Daya ke dalam keanggotaan BKS. (sumber: https://newsmedianusantara.com/ruu-daerah-kepulauan-masuk-prolegnas-2026-gubernur-hendrik-perkuat-koalisi-10-provinsi-detail-462554) Prolegnas
- 2026-02-18 WALHI mengeluarkan siaran pers yang secara substansial mengkritik kerangka draf RUU Daerah Kepulauan, menyebutnya sebagai payung baru bagi ketidakadilan sosial-ekologis. (sumber: https://infonews.id/baca-9181-kritik-ruu-daerah-kepulauan-walhi-jangan-hanya-bagi-bagi-kuasa-elit) protest
- 2026-02-10 Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengumumkan secara formal penerimaan Surpres mengenai RUU Daerah Kepulauan pada Rapat Paripurna Ke-13. (sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260210145342-32-1326649/dpr-terima-surpres-pembahasan-ruu-kepulauan-dan-perkoperasian) statement
- 2026-02-03 Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) mengadakan High Level Meeting di Jakarta untuk mensinkronkan langkah taktis agar draf beleid dapat segera dikebut pembahasannya di tingkat parlemen. (sumber: https://rri.co.id/daerah/2157019/bkspk-percepat-pembahasan-ruu-daerah-kepulauan-ke-dpr) hearing
- 2026-01-12 Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-01 ke DPR RI, menunjuk perwakilan eksekutif untuk membahas beleid RUU Daerah Kepulauan bersama legislatif. (sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/02/10/11585151/dpr-terima-surpres-revisi-uu-daerah-kepulauan-hingga-perkoperasian) Pindah tahap
- 2025-12-08 Anggota Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, menyoroti lambatnya progres RUU Daerah Kepulauan yang berada di urutan ke-52 dalam prioritas legislasi 2025 dan mendesak perumusan strategi politik yang lebih tajam. (sumber: https://beritasampit.com/2025/12/08/alimudin-kolatlena-tekankan-strategi-perjuangan-untuk-akselerasi-ruu-daerah-kepulauan/) statement
- 2024-11-19 Pertama didaftarkan di Prolegnas Pertama didaftarkan
- 2022-10-03 Badan Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan menggelar Focus Group Discussion di Jakarta untuk menekan pemerintah agar segera memasukkan dan mensahkan RUU ini pada prolegnas. (sumber: https://www.tempo.co/info-tempo/ruu-daerah-kepulauan-agar-daerah-berciri-kepulauan-sejajar-dengan-daerah-berciri-daratan-277686) other
- 2018-10-08 DPR dan pemerintah menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan untuk membahas rumusan awal terkait perluasan kewenangan konkuren dan alokasi dana khusus kepulauan. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-4247574/dpr-pemerintah-rapat-ruu-daerah-kepulauan-ini-yang-dibahas) hearing