Pembahasan Tk. I Hukum & Peradilan Komisi III Inisiatif DPR

RUU KUHAP

Revisi KUHAP diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik, memberikan fleksibilitas lebih kepada hakim dalam pengambilan putusan, dan menyelaraskan dengan kebijakan modernisasi peradilan dari Mahkamah Agung seperti sidang elektronik. Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan perlunya perjernihan standar bukti untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sementara KUHP baru yang berlaku 2 Januari 2026 memperkenalkan prinsip-prinsip baru seperti keadilan restoratif yang membutuhkan mekanisme operasional dalam KUHAP.

Durasi

1 tahun

Jumlah Berita (7 hari)

2 sebutan dalam 30 hari

Jumlah Sitasi (30 hari)

Spektrum sikap

Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.

Pusat gravitasi: Kritis

Fraksi

Belum ada data.

Sipil

Kritis 1

Media

Tolak 1

Fraksi

Sipil

Media

Dukung

Catat

Netral

Kritis

ICW

Tolak

Tempo 2

Sikap Fraksi 8 Posisi Sipil 1 Liputan Media 1 Linimasa 4 YouTube Jaringan sitasi 1

Liputan media

2 artikel · 1 outlet · 30 hari

Menolak 2

Outlet yang meliput

Diurutkan berdasarkan jumlah artikel 30 hari terakhir.

Outlet	Pemilik	Skor sentimen	Artikel (30h)	Artikel terbaru
Tempo	Independen	Menolak -1.00	2	Berita Terbaru Tentang Ruu Kuhap Hari Ini 2 Mei 2026 2026-05-02 Liputan tentang #Ruu Kuhap yang dikemas dengan jujur, jernih, jenaka pun bisa. Di RDP RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Singgung Kritik Pembahasan KUHAP 2026-04-20 KETUA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Habiburokhman menyinggung kritik koalisi masyarakat sipil terhadap pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai kurang partisipatif. Hal tersebut disampaikan Habiburokhman saat memimpin rapat dengar pendapat penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bersama akademikus Universitas Indonesia. Dua ahli hukum UI yang dihadirkan ialah Harkristuti Harkrisnowo dan Neng Zubaidah. Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR merasa terhormat karena Harkristuti dan Neng Zubaidah berkenan memenuhi undangan untuk memberikan pengayaan penyusunan RUU Perampasan Aset.

Tidak meliput (30 hari)

Outlet ini dipantau namun belum meliput RUU ini dalam 30 hari terakhir. Ketidakhadiran bisa bermakna politis.

Kompas, Detik, Media Indonesia, Republika, Antara, MNC News, CNN Indonesia, tvOne, Kompas TV, iNews TV, Kumparan, CNBC Indonesia, Sinpo, Metro TV, DDTC News

16 outlet dilacak · 1 melaporkan · 15 hening