Indonesia RUU Tracker
Diperbarui hari ini
Perencanaan Tenaga Kerja & Sosial Komisi IX Inisiatif DPR

RUU Pekerja Platform

Durasi

2 minggu

Jumlah Berita (7 hari)

0

8 sebutan dalam 30 hari

Jumlah Sitasi (30 hari)

9
Spektrum sikap

Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.

Pusat gravitasi: Mendukung

Liputan media

8 artikel · 3 outlet · 30 hari

Outlet yang meliput

Diurutkan berdasarkan jumlah artikel 30 hari terakhir.

Outlet Pemilik Skor sentimen Artikel (30h) Artikel terbaru
Antara BUMN (Pemerintah) Netral / Belum bersikap +0.00 4
  • Anggota DPR minta pemerintah segera bahas dan sahkan RUU Pekerja Gig

    Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Syaiful Huda pada Hari Buruh Internasional atau May Day yang dirayakan Jumat ini, meminta pemerintah untuk segera membahas hingga mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Gig. Menurut dia, RUU Pekerja Gig menjadi krusial agar memberikan kejelasan hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja di tengah masifnya digitalisasi pada bidang perekonomian. Terlebih, pekerja gig memiliki karakter yang berbeda dengan pekerja konvensional.

  • Anggota DPR minta pemerintah segera bahas dan sahkan RUU Pekerja Gig

    Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Syaiful Huda pada Hari Buruh Internasional atau May Day yang dirayakan Jumat ini, meminta pemerintah untuk segera membahas hingga mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Gig. Menurut dia, RUU Pekerja Gig menjadi krusial agar memberikan kejelasan hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja di tengah masifnya digitalisasi pada bidang perekonomian. Terlebih, pekerja gig memiliki karakter yang berbeda dengan pekerja konvensional.

  • Presiden minta RUU Ketenagakerjaan dapat selesai tahun ini

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah meminta jajarannya untuk bersama-sama dengan DPR RI agar dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun ini.

  • Baleg DPR akan bentuk omnibus law ketenagakerjaan

    Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan pihaknya akan membentuk undang-undang sapujagat atau omnibus law untuk klaster ketenagakerjaan, guna merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Kompas Kompas Gramedia Netral / Belum bersikap +0.00 3
Tempo Independen Netral / Belum bersikap +0.00 1
Tidak meliput (30 hari)

Outlet ini dipantau namun belum meliput RUU ini dalam 30 hari terakhir. Ketidakhadiran bisa bermakna politis.

Detik, Media Indonesia, Republika, MNC News, CNN Indonesia, tvOne, Kompas TV, iNews TV, Kumparan, CNBC Indonesia, Sinpo, Metro TV, DDTC News

16 outlet dilacak · 3 melaporkan · 13 hening

Indonesia RUU Tracker · snapshot 2026-05-16. Konten disusun dari sumber publik dan dibantu AI — kutipan terverifikasi dalam 180 hari terakhir. Verifikasi langsung ke sumber sebelum dikutip.