Perencanaan Tenaga Kerja & Sosial Komisi IX Inisiatif DPR
RUU Pekerja Platform
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Mendukung
Sipil
·
·
Linimasa
10 peristiwa tercatatsejak 23 Sep 2025.
- 2026-05-02 Masuk tahap Perencanaan (sumber: openparliament.id) Pindah tahap
- 2026-05-01 Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang memangkas batas potongan aplikator menjadi maksimal 8 persen — intervensi eksekutif paralel terhadap pembahasan RUU di DPR. (sumber: https://www.tempo.co/politik/dasco-penetapan-ojol-berstatus-pekerja-masih-disimulasikan-2133015) announcement
- 2026-05-01 Aliansi serikat buruh (KASBI, LBH Jakarta, Gebrak, KSPI) menghelat aksi May Day di Monas dan Gedung DPR RI, menuntut pengaturan pekerja platform dikodifikasi sebagai Undang-Undang — bukan sekadar Peraturan Presiden. (sumber: https://bantuanhukum.or.id/hari-buruh-internasional-2026-tolak-penundukan-lawan-penindasan-struktural-dan-jerat-kerja-eksploitatif-terhadap-buruh/) statement
- 2026-05-01 Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda (PKB) menegaskan urgensi penyelesaian RUU Pekerja Platform, menekankan ekosistem gig telah merambah ranah digital seperti pengembangan permainan video dan pembuatan konten, tidak hanya transportasi. (sumber: https://ambon.antaranews.com/berita/328063/anggota-dpr-minta-pemerintah-segera-bahas-dan-sahkan-ruu-pekerja-gig) statement
- 2026-05-01 Presiden Prabowo Subianto meminta DPR RI menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan pada tahun ini; pernyataan disambut Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban yang menyoroti perlunya pengaturan status dan jaminan sosial pekerja platform. (sumber: https://sumbar.antaranews.com/berita/760323/presiden-minta-ruu-ketenagakerjaan-dapat-selesai-tahun-ini) statement
- 2026-04-30 Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan parlemen akan membentuk Omnibus Law Ketenagakerjaan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi — menimbulkan pertanyaan apakah RUU Pekerja Platform akan dilebur ke dalam omnibus atau berdiri sebagai lex specialis. (sumber: https://www.antaranews.com/berita/5549113/baleg-dpr-akan-bentuk-omnibus-law-ketenagakerjaan) statement
- 2026-04-02 Masuk tahap Penyusunan: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig / RUU Pekerja Lepas dengan menghadirkan komunitas pengemudi dan akademisi. (sumber: https://emedia.dpr.go.id/news/2026/04/03/ruu-perlindungan-pekerja-gig-jadi-momentum-konsolidasi-seluruh-pihak-perjuangkan-ojol) Pindah tahap
- 2026-04-02 Baleg DPR RI menyelenggarakan RDPU yang mengundang organisasi pengemudi (DONUS, DOKON) serta Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) guna memformulasikan draf RUU Pekerja Lepas; anggota Baleg Sofwan Dedy Ardyanto (PDIP) menekankan perlunya rumusan norma konkret. (sumber: https://gerindra.id/2026/04/05/ruu-pekerja-digital-dikebut-bob-hasan-soroti-nasib-driver-dan-kurir-online/) hearing
- 2025-09-23 Pertama didaftarkan di Prolegnas Pertama didaftarkan
- 2025-09-12 Fraksi Partai Golkar di DPR RI mengirimkan surat resmi disertai naskah akademik dan draf usulan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig kepada Badan Legislasi agar dielevasi ke dalam Prolegnas Prioritas 2026. (sumber: https://fraksigolkar.com/read/1210/fraksi-golkar-dpr-ri-usulkan-ruu-perlindungan-pekerja-gig-masuk-dalam-prolegnas-2026) Prolegnas