RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS – Di tengah peluang dan dorongan revisi Undang-Undang Pemilu diambil alih oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat tetap menunggu kajian dari fraksi dan partai. Pertimbangan yang matang membutuhkan waktu sehingga DPR menyebut akan memulai pembahasan di saat yang tepat. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa menanggapi dorongan untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari berbagai pihak. Salah satunya dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan terbuka peluang negosiasi terkait inisiatif pembahasan RUU Pemilu dari pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menanggapi Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan dilakukan pada waktu yang tepat. "Kita kan juga masih dalam tahap kajian, tahap mendengar semua yang dari partai-partai. Tapi sekali lagi, DPR nanti akan memulai di waktu yang pas dan tepat," ujar Saan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Saan menjelaskan, hingga saat ini DPR belum memulai pembahasan RUU Pemilu karena masih menunggu berbagai kajian dari fraksi dan partai politik. "Dalam hal ini fraksi atau partai kan, tentu kan mereka sedang melakukan banyak kajian terkait dengan RUU Pemilu," kata Saan. Selain itu, DPR juga perlu menyinkronkan substansi RUU dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan kepemiluan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa saat memberikan keterangan pers di area Makam Bung Karno, Kota Blitar, Selasa (3/3/2026). [Note: This HTML contains only a photo gallery page without the article body text.]

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan (berkemeja batik) dalam rapat yang digelar, Selasa (10/2/2026) di Gedung DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan parlemen pasti akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di waktu yang tepat. "DPR pasti nanti akan memulai di waktu yang pas dan tepat," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. Saan menyampaikan hal itu merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang membuka peluang pemerintah mengambil alih inisiatif RUU Pemilu. Adapun, RUU Pemilu saat ini merupakan inisiatif DPR RI. Menurut dia, pihaknya saat ini tengah mempertimbangkan berbagai hal, di antaranya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang harus disinkronkan serta hasil kajian fraksi-fraksi partai politik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan parlemen pasti akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di waktu yang tepat. "DPR pasti nanti akan memulai di waktu yang pas dan tepat," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. Saan menyampaikan hal itu merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang membuka peluang pemerintah mengambil alih inisiatif RUU Pemilu. Adapun, RUU Pemilu saat ini merupakan inisiatif DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan Legislatif bakal membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Pembahasan akan dilakukan di waktu yang tepat.