RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, Komisi II menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Meski begitu, Bahtra menegaskan bahwa Komisi II belum akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Saat ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi prioritas karena telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengkritisi rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berniat melakukan safari ke berbagai pihak terkait rancangan undang-undang (RUU) Pemilu. Menurut Titi, langkah tersebut kurang efisien mengingat partai-partai di parlemen sudah merupakan representasi dari partai politik itu sendiri. "Ya seharusnya kan partai-partai di parlemen itu sendiri adalah sudah merupakan wakil dari partai politik ya. Waktu yang diberikan untuk menyiapkan naskah RUU dan juga naskah akademik itu sudah sangat lama sejak 2025. Jadi, sebagai bagian dari menyerap aspirasi saya rasa sudah cukup," kata Titi, dalam diskusi Ancaman Pembangkangan Konstitusi" di Cikini, Jakarta, Minggu (28/6/2026). Ia menekankan bahwa fokus DPR saat ini seharusnya adalah menyusun draf resmi, bukan lagi melakukan penjajakan awal.

Tidak tersedia — halaman ini adalah listing/tag page, bukan artikel lengkap

JAKARTA, KOMPAS — DPR menegaskan draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu beserta naskah akademiknya tetap akan disusun oleh DPR dan tidak dialihkan menjadi usul inisiatif pemerintah. Dijanjikan pula pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara hati-hati, transparan, serta melibatkan partisipasi publik, termasuk dengan menjaring masukan dari partai-partai politik nonparlemen. Pimpinan Komisi II DPR menggelar rapat konsultasi dan koordinasi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Salah satu isu yang dibahas ialah kelanjutan pembahasan RUU Pemilu. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda seusai rapat mengatakan, pihaknya mendapat arahan dari pimpinan DPR untuk memaksimalkan penghimpunan masukan dari sejumlah kalangan guna memperkaya substansi RUU Pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Komisi II DPR RI beserta seluruh fraksi partai politik yang ada di dalamnya telah siap untuk membahas perubahan-perubahan untuk revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut Dasco, hal itu disampaikan oleh pimpinan Komisi II DPR RI kepada dia saat rapat pimpinan DPR RI.