Indonesia RUU Tracker
Diperbarui hari ini
Perencanaan Politik & Pemilu Komisi II Inisiatif DPR

RUU Pemilu

Durasi

2 minggu

Jumlah Berita (7 hari)

20

40 sebutan dalam 30 hari

Jumlah Sitasi (30 hari)

45
Spektrum sikap

Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.

Pusat gravitasi: Catatan

Posisi sipil

6 organisasi masyarakat sipil terlacak — pernyataan publik dalam 180 hari terakhir.

Menolak
0
Kritis
2
Netral
2
Catatan
1
Mendukung
1
  • ELSAM · HAM, kebijakan publik
    Mendukung
    "Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu telah secara resmi melayangkan desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebutuhan akan revisi UU Pemilu semakin mendesak, terutama dalam kaitannya dengan tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang akan segera dimulai. Tanpa adanya kerangka hukum yang diperbarui, proses seleksi tersebut berpotensi berlangsung dengan menggunakan mekanisme lama yang telah terbukti menyisakan berbagai persoalan."
    4 Mei 2026 Sumber
  • CSIS · kebijakan publik, politik
    Catatan
    "Kekeliruan dalam menentukan opsi kebijakan dapat menciptakan instabilitas politik, disproporsionalitas yang tinggi antara suara dan kursi hingga rendahnya representasi politik. Sistem proporsional terbuka adalah opsi paling tepat untuk Indonesia sebagai negara majemuk."
    Arya Fernandes 20 Jan 2026 Sumber
  • PSHK · hukum, kebijakan publik
    Belum bersikap
    "Ini menimbulkan adanya status dugaan dari Presiden dan DPR untuk mempertahankan status quo regulasi yang ada. Koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi UU Pemilu memandang situasi ini menimbulkan absennya keseriusan dalam pembinaan sistem demokrasi secara substantif"
    Nur Ramadhan 9 Apr 2026 Sumber
  • KPPOD · otonomi daerah, kebijakan publik
    Belum bersikap
    "Agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pusat, tetapi juga menjawab kebutuhan daerah"
    Herman N. Suparman 8 Apr 2026 Sumber
  • ICW · anti-korupsi
    Kritis
    "Politik uang menghancurkan harapan, peserta didik menjadi warga negara yang menggunakan hak pilih dengan cerdas. Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional."
    3 Mei 2026 Sumber
  • Puskapol UI · politik, pemilu
    Kritis
    "Desain pemilu harus mendukung pemerintahan efektif tanpa menghapus peran oposisi. Jangan sampai terjadi kecenderungan koalisi supermayoritas yang dapat melumpuhkan fungsi pengawasan parlemen."
    Hurriyah 20 Jan 2026 Sumber

6 posisi tercatat · 6 dengan tanggal · 4 dengan juru bicara

Indonesia RUU Tracker · snapshot 2026-05-16. Konten disusun dari sumber publik dan dibantu AI — kutipan terverifikasi dalam 180 hari terakhir. Verifikasi langsung ke sumber sebelum dikutip.