Perencanaan Politik & Pemilu Komisi II Inisiatif DPR
RUU Pemilu
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Catatan
Fraksi
·
·
·
Sipil
·
·
Posisi sipil
7 organisasi masyarakat sipil terlacak — pernyataan publik dalam 180 hari terakhir.
Menolak
0
Kritis
2
Netral
3
Catatan
2
Mendukung
0
ELSAM · HAM, kebijakan publikCatatan"Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu telah secara resmi melayangkan desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 9 April 2026 melalui konferensi pers. Desakan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang menunjukkan berbagai persoalan struktural dalam desain regulasi kepemiluan. Kebutuhan akan revisi UU Pemilu semakin mendesak, terutama dalam kaitannya dengan tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang akan segera dimulai. Tanpa adanya kerangka hukum yang diperbarui, proses seleksi tersebut berpotensi berlangsung dengan menggunakan mekanisme lama yang telah terbukti menyisakan berbagai persoalan."
- CSIS · kebijakan publik, politikCatatan
"Kekeliruan dalam menentukan opsi kebijakan dapat menciptakan instabilitas politik, disproporsionalitas yang tinggi antara suara dan kursi hingga rendahnya representasi politik. Sistem proporsional terbuka adalah opsi paling tepat untuk Indonesia sebagai negara majemuk."
Themis · hukumBelum bersikap"Yang paling penting ketika kita berbicara mengenai RUU Pemilu ini adalah mengenai waktu yang semakin mepet. Di mana sekitar bulan Oktober kita harus segera melaksanakan pemilihan komisioner baru untuk masa bakti berikutnya,"
- PSHK · hukum, kebijakan publikBelum bersikap
"Ini menimbulkan adanya status dugaan dari Presiden dan DPR untuk mempertahankan status quo regulasi yang ada. Koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi UU Pemilu memandang situasi ini menimbulkan absennya keseriusan dalam pembinaan sistem demokrasi secara substantif"
- KPPOD · otonomi daerah, kebijakan publikBelum bersikap
"Agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pusat, tetapi juga menjawab kebutuhan daerah"
ICW · anti-korupsiKritis"Politik uang menghancurkan harapan, peserta didik menjadi warga negara yang menggunakan hak pilih dengan cerdas. Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional."
- Puskapol UI · politik, pemiluKritis
"Desain pemilu harus mendukung pemerintahan efektif tanpa menghapus peran oposisi. Jangan sampai terjadi kecenderungan koalisi supermayoritas yang dapat melumpuhkan fungsi pengawasan parlemen."
7 posisi tercatat · 7 dengan tanggal · 5 dengan juru bicara