Pembahasan Tk. I Keamanan & Pertahanan Komisi I Inisiatif DPR
Revisi UU TNI
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Catatan
Fraksi
·
·
·
Media
·
·
·
Netral 4
Dukung 1
Sikap fraksi
8 dari 8 fraksi sudah menyatakan posisi publik.
Menolak
0
Kritis
0
Netral
0
Catatan
6
Mendukung
2
Golkar 102 kursiMendukung"Sejalan dengan koalisi pemerintah, mendukung modernisasi TNI dan perpanjangan usia pensiun. Konsisten dengan posisi historisnya yang akomodatif terhadap institusi militer sejak Orde Baru."
Gerindra 86 kursiMendukung"Sebagai partai Presiden Prabowo dan kekuatan utama di balik inisiatif Kemhan, Gerindra menjadi penggerak utama revisi. Mendorong perluasan ranah operasional dan integrasi birokrasi TNI sebagai bagian inti agenda transformasi pertahanan kabinet."
PDIP 110 kursiCatatan"Ke depan menurut hemat saya, sebaiknya dilakukan revisi terhadap UU TNI ini, khususnya terkait peradilan militer"
NasDem 69 kursiCatatan"Bersama koalisi pemerintah menyetujui revisi sebagai inisiatif DPR, dengan catatan agar daftar kementerian sipil yang dapat diduduki personel aktif TNI dirumuskan secara limitatif dan tidak terbuka."
PKB 68 kursiCatatan"Menyetujui revisi bersama seluruh fraksi sebagai inisiatif DPR, namun menekankan kebutuhan kontrol parlementer atas mekanisme penempatan prajurit aktif di lembaga sipil."
PKS 53 kursiCatatan"Bergabung dalam konsensus fraksi-fraksi mendukung modernisasi TNI, namun menjadi salah satu suara paling vokal yang meminta pembatasan tegas atas perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif untuk mencegah kebangkitan Dwifungsi."
PAN 48 kursiCatatan"Menyetujui revisi sebagai inisiatif DPR sebagai bagian dari koalisi pemerintah, dengan catatan agar perpanjangan usia pensiun dan penempatan prajurit di birokrasi sipil tetap mengakui prinsip supremasi sipil."
Demokrat 44 kursiCatatan"Sejalan dengan koalisi pemerintah dalam menyetujui revisi, namun secara retoris menjaga warisan reformasi sektor keamanan era SBY dengan meminta agar penempatan prajurit aktif di kementerian sipil dibatasi dan tidak menjadi pintu masuk kembalinya Dwifungsi."
8 fraksi · 1 kutipan terverifikasi · 7 carry-over