Indonesia RUU Tracker
Diperbarui hari ini
Pembahasan Tk. I Keamanan & Pertahanan Komisi I Inisiatif DPR

Revisi UU TNI

Durasi

1 tahun

Jumlah Berita (7 hari)

7

9 sebutan dalam 30 hari

Jumlah Sitasi (30 hari)

5
Spektrum sikap

Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.

Pusat gravitasi: Catatan

Posisi sipil

4 organisasi masyarakat sipil terlacak — pernyataan publik dalam 180 hari terakhir.

Menolak
2
Kritis
2
Netral
0
Catatan
0
Mendukung
0
  • YLBHI · HAM, hukum
    Kritis
    "Beberapa hal yang kami catat adalah dalam proses persidangan itu terbukti secara terang benderang bahwa pengaturan-pengaturan di Undang-Undang TNI telah banyak menabrak batas jabatan-jabatan yang harusnya adalah jabatan sipil dimasuki oleh tentara."
    Muhammad Isnur 14 Apr 2026 Sumber
  • Kontras · HAM
    Kritis
    "Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer,"
    Andrie Yunus 13 Mei 2026 Sumber
  • PSHK · hukum, kebijakan publik
    Menolak
    "Pembahasan RUU revisi UU TNI dinilai bermasalah sejak awal dan harus dihentikan; penempatan prajurit aktif di kementerian sipil dipandang sebagai kebangkitan Dwifungsi yang mengikis supremasi sipil dan tata kelola demokratis."
    17 Mar 2025 Sumber
  • Imparsial · HAM, sektor keamanan
    Menolak
    "Menempatkan prajurit aktif di kementerian sipil membangkitkan kembali bayang-bayang Dwifungsi ABRI, menggerus supremasi sipil, dan membahayakan capaian Reformasi 1998."
    17 Mar 2025 Sumber

4 posisi tercatat · 4 dengan tanggal · 2 dengan juru bicara

Indonesia RUU Tracker · snapshot 2026-05-16. Konten disusun dari sumber publik dan dibantu AI — kutipan terverifikasi dalam 180 hari terakhir. Verifikasi langsung ke sumber sebelum dikutip.