Pembahasan Tk. I Keamanan & Pertahanan Komisi I Inisiatif DPR
Revisi UU TNI
Posisi sipil
4 organisasi masyarakat sipil terlacak — pernyataan publik dalam 180 hari terakhir.
Menolak
2
Kritis
2
Netral
0
Catatan
0
Mendukung
0
YLBHI · HAM, hukumKritis"Beberapa hal yang kami catat adalah dalam proses persidangan itu terbukti secara terang benderang bahwa pengaturan-pengaturan di Undang-Undang TNI telah banyak menabrak batas jabatan-jabatan yang harusnya adalah jabatan sipil dimasuki oleh tentara."
Kontras · HAMKritis"Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer,"
- PSHK · hukum, kebijakan publikMenolak
"Pembahasan RUU revisi UU TNI dinilai bermasalah sejak awal dan harus dihentikan; penempatan prajurit aktif di kementerian sipil dipandang sebagai kebangkitan Dwifungsi yang mengikis supremasi sipil dan tata kelola demokratis."
- Imparsial · HAM, sektor keamananMenolak
"Menempatkan prajurit aktif di kementerian sipil membangkitkan kembali bayang-bayang Dwifungsi ABRI, menggerus supremasi sipil, dan membahayakan capaian Reformasi 1998."
4 posisi tercatat · 4 dengan tanggal · 2 dengan juru bicara