Pembahasan Tk. I Keamanan & Pertahanan Komisi I Inisiatif DPR
Revisi UU TNI
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Catatan
Fraksi
·
·
·
Sipil
·
·
Posisi sipil
6 organisasi masyarakat sipil terlacak — pernyataan publik dalam 180 hari terakhir.
Menolak
2
Kritis
2
Netral
2
Catatan
0
Mendukung
0
ELSAM · HAM, kebijakan publikBelum bersikap"https://elsam.or.id/siaran-pers/revisi-uu-pemilu-tak-kunjung-dibahas--demokrasi-di-persimpangan-jalan"
LBH Pers · kebebasan persBelum bersikap"Hentikan Penyelundupan Pasal-pasal Karet... Siaran Pers Jakarta, 11 Maret 2026 – Revisi Undang-Undang Hak Cipta membawa kemajuan penting bagi ekosistem pers. Untuk pe..."
YLBHI · HAM, hukumKritis"Beberapa hal yang kami catat adalah dalam proses persidangan itu terbukti secara terang benderang bahwa pengaturan-pengaturan di Undang-Undang TNI telah banyak menabrak batas jabatan-jabatan yang harusnya adalah jabatan sipil dimasuki oleh tentara."
Kontras · HAMKritis"Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer,"
- PSHK · hukum, kebijakan publikMenolak
"Pembahasan RUU revisi UU TNI dinilai bermasalah sejak awal dan harus dihentikan; penempatan prajurit aktif di kementerian sipil dipandang sebagai kebangkitan Dwifungsi yang mengikis supremasi sipil dan tata kelola demokratis."
- Imparsial · HAM, sektor keamananMenolak
"Menempatkan prajurit aktif di kementerian sipil membangkitkan kembali bayang-bayang Dwifungsi ABRI, menggerus supremasi sipil, dan membahayakan capaian Reformasi 1998."
6 posisi tercatat · 4 dengan tanggal · 2 dengan juru bicara