RUU Masyarakat Hukum Adat
RUU Masyarakat Hukum Adat, yang diperjuangkan sejak 2006, masih tertunda meskipun telah melampaui puluhan konsultasi publik dan masuk dalam dua periode Program Legislasi Nasional. Ketiadaan payung hukum yang kuat mengakibatkan dampak serius: dalam sepuluh tahun terakhir terdapat 687 konflik yang melibatkan masyarakat adat dengan sekitar 11,7 juta hektare wilayah adat yang dirampas, serta 925 orang dikriminalisasi dan ratusan mengalami kekerasan. Hambatan utama bukan pada aspek teknis melainkan pada perspektif pembangunan yang masih mengutamakan kepentingan ekonomi ekstraktif.
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Sikap fraksi
8 dari 8 fraksi sudah menyatakan posisi publik.
PKB 68 kursiMendukung"Secara konsisten mendukung kemajuan RUU ke dalam fase penyusunan legislatif aktif bersama mitra koalisi."
PKS 53 kursiMendukung"Menyetujui harmonisasi kerangka konseptual RUU selama pertemuan konsensus Baleg sebelumnya dan saat ini."
PAN 48 kursiMendukung"BPAN bersama Pemuda adat di seluruh Nusantara menegaskan kepada pemerintah dan juga DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang masyarakat adat yang akan menjadi payung hukum bagi kami. Karena selaku generasi muda kami akan berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. tentunya itu akan berdampak juga kepada kami. Kamilah yang akan meneruskan semangat dari undang-undang masyarakat adat itu sendiri. Kamilah generasi yang akan menjaga hutan, menjaga sungai, menjaga gunung-gunung, menjaga segala keanekaragaman hayati yang berada di wilayah adat kami."
Demokrat 44 kursiMendukung"Menyetujui harmonisasi draf dan mendukung pembentukan kerangka hukum yang tegas untuk perlindungan masyarakat adat."
PDIP 110 kursiNetral / Belum bersikap"Semua fraksi hari ini telah setuju. Sekarang kita sudah masuk ke poin-poin undang-undangnya, jadi perlu kita perdalam,"
Gerindra 86 kursiNetral / Belum bersikap"Pertemuan ini penting agar kami dapat mendengar langsung perspektif masyarakat adat, terutama terkait kondisi di lapangan dan urgensi RUU ini,"
NasDem 69 kursiNetral / Belum bersikap"Karena kawasan Danau Toba ini termasuk daerah yang masih banyak masyarakat adatnya. Karena itu kita ingin mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Baik dari kelompok-kelompok masyarakat adat, pemerintah setempat, dan juga dari organisasi keagamaan. Tadi datang juga dari HKBP dan Katolik."
Golkar 102 kursiKritis"Secara historis merupakan fraksi yang paling resisten. Meskipun saat ini terlibat dalam diskusi, perwakilan Golkar sering kali menyatakan kekhawatiran mendalam atas kelompok adat 'palsu' yang menghambat pembangunan nasional dan terus menuntut proses verifikasi yang sangat ketat."
8 fraksi · 4 kutipan terverifikasi · 4 carry-over