RUU Masyarakat Hukum Adat

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menargetkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat dapat dilakukan tahun ini. RUU Masyarakat Adat ini telah menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga kedepannya menjadi inisiatif DPR RI. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penyusunan substansi melalui proses meaningful public participation atau partisipasi publik untuk menghimpun berbagai masukan, pengetahuan, dan pandangan dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait RUU Masyarakat Adat. Dikatakannya, Baleg DPR RI menargetkan proses penyusunan substansi RUU Masyarakat Adat ini dapat terus dimatangkan melalui penyerapan aspirasi dari berbagai daerah sebelum masuk ke tahapan pembahasan lebih lanjut di DPR RI.