RUU Masyarakat Hukum Adat

Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut), untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat. Baleg optimis RUU tersebut bisa diselesaikan tahun ini. Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan kawasan Danau Toba dipilih lantaran masih banyak komunitas masyarakat adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut. Martin mengatakan seluruh masukan yang diterima akan dibawa ke Jakarta sebagai bahan masukan untuk penyusunan RUU Masyarakat Adat.

Baleg DPR RI akan mengebut pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat. Bali disebut menjadi daerah yang paling siap mengimplementasikan hukum adat di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI berjanji memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat untuk diselesaikan dalam masa sidang ini. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan fokus utama RUU ini bukan lagi sekadar pengakuan hukum adat, melainkan pada penguatan hak tradisional dan martabat masyarakat adat sebagai warga negara. "Masyarakat adat juga begitu, kita prioritaskan. Tapi konteksnya itu tidak lagi kita bicara tentang ranah hukum adat, karena hukum adat itu sudah diadopsi dalam hukum positif," kata Bob saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Bob mengatakan, tantangan utama saat ini adalah bagaimana meningkatkan pencapaian hak-hak tradisional masyarakat adat serta menjamin kesetaraan posisi mereka di mata hukum.

Proses pengakuan masyarakat adat tidak seragam dan makan waktu. RUU Masyarakat Adat tak kunjung jelas. Sejak enam tahun lalu, Vincen Karowa mendampingi masyarakat adat di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, mengurus surat keputusan pengakuan hutan adat di Kementerian Kehutanan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI akan membentuk pusat komando atau command center untuk mempercepat penanganan masalah yang terkait dengan reforma agraria.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat akan segera diselesaikan. RUU ini sudah tertunda selama dua dekade.