RUU Penyesuaian Pidana
RUU Penyesuaian Pidana disusun untuk menciptakan sistem hukum pidana nasional yang terpadu dan modern sejalan dengan berlakunya KUHP Baru pada Januari 2026. Perubahan fundamental dalam sistem pemidanaan KUHP memerlukan penyesuaian menyeluruh terhadap ketentuan pidana di berbagai undang-undang dan peraturan daerah untuk mencegah kekosongan hukum dan disparitas pemidanaan. RUU ini mencakup penyesuaian pidana dalam UU di luar KUHP melalui penghapusan pidana minimum khusus (kecuali HAM berat, terorisme, TPPU, dan korupsi), konversi pidana kurungan menjadi denda, dan penyesuaian kategori denda; penyesuaian dalam Peraturan Daerah; serta perubahan terbatas pada KUHP untuk konsistensi internal.
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Linimasa
10 peristiwa tercatatsejak 24 Nov 2025.
- 2026-01-02 Presiden Prabowo Subianto menandatangani dan mengundangkan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana di Jakarta, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. (sumber: https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-no-1-tahun-2026) promulgation
- 2025-12-15 Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Undang-Undang Penyesuaian Pidana. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8289790/prabowo-resmi-teken-undang-undang-penyesuaian-pidana) statement
- 2025-12-08 Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR (sumber: openparliament.id) Pindah tahap
- 2025-12-08 DPR RI resmi mengesahkan RUU Penyesuaian Pidana menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-10 yang dihadiri 158 anggota. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8249284/tok-dpr-sahkan-ruu-penyesuaian-pidana-jadi-undang-undang) Pindah tahap
- 2025-12-02 Rapat Kerja Komisi III menyetujui RUU Penyesuaian Pidana di Pembicaraan Tingkat I setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi. (sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/12/02/18260301/ruu-penyesuaian-pidana-selesai-dibahas-apa-saja-yang-diatur) Pindah tahap
- 2025-12-02 Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) menyampaikan catatan kritis yang menyoroti ancaman hukuman mati dan minimum khusus dalam RDPU. (sumber: https://lbhmasyarakat.org/jrkn-sampaikan-catatan-kritis-atas-ruu-penyesuaian-pidana-dalam-rdpu-komisi-iii-dpr-ri/) hearing
- 2025-12-01 Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan masuknya klausul narkotika sebagai pintu darurat transisi dalam rapat lanjutan Panja. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8237127/ruu-penyesuaian-pidana-bakal-masukkan-pasal-pasal-terkait-narkotika) statement
- 2025-11-26 Panja Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan ICJR untuk membahas penghapusan pidana minimum khusus. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8237127/ruu-penyesuaian-pidana-bakal-masukkan-pasal-pasal-terkait-narkotika) hearing
- 2025-11-26 Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej secara resmi mengusulkan penghapusan ketentuan pidana minimum khusus untuk sebagian besar tindak pidana di luar KUHP dalam rapat Panja Komisi III. (sumber: https://20.detik.com/detikupdate/20251126-251126097/video-rapat-dengan-dpr-pemerintah-usul-ancaman-pidana-minimal-dihapus) statement
- 2025-11-24 Komisi III DPR bersama Pemerintah menggelar Rapat Kerja dan menyepakati pembentukan Panja RUU Penyesuaian Pidana. (sumber: https://www.tempo.co/politik/dpr-bentuk-panja-ruu-penyesuaian-pidana-2092542) Pindah tahap