RUU Perampasan Aset

• Gerindra 86 kursi
  Mendukung

  "DPR RI telah menetapkan 52 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026 yang di dalamnya secara sah mencakup RUU Perampasan Aset. Kami menjamin dan memastikan RUU krusial ini akan menjadi salah satu agenda regulasi terpenting yang akan dituntaskan oleh Komisi III DPR."

  Bob Hasan (Anggota Komisi III) · 24 Sep 2025 · Sumber
• PAN 48 kursi
  Mendukung

  "Fraksi PAN di DPR RI secara tegas menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung keberlanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset. Kami memandang rancangan undang-undang ini sebagai instrumen krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan keadilan di ruang publik."

  Putri Zulkifli Hasan (Ketua Fraksi PAN) · 17 Sep 2025 · Sumber
• PDIP 110 kursi
  Catatan

  "Fraksi PDI Perjuangan mendorong penyusunan RUU dilaksanakan dengan partisipasi publik yang nyata dan dipikirkan secara sangat matang. Jangan sampai regulasi ini berujung pada abuse of power oleh aparat penegak hukum, sehingga kami menilai diperlukan adanya pengaturan hukum acara tersendiri yang bersifat lex specialis."

  I Nyoman Parta (Kapoksi Baleg PDIP) & Falah Amru (Anggota Komisi III) · 6 Apr 2026 · Sumber
• NasDem 69 kursi
  Catatan

  "Kami mengapresiasi sikap kritis kawan-kawan dari masyarakat sipil yang memberi masukan, karena pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang kuat secara hukum namun tetap adil. Regulasi ini tidak boleh menimbulkan celah bagi potensi penyalahgunaan kewenangan penegak hukum."

  Rudianto Lallo (Anggota DPR) · 8 Apr 2026 · Sumber
• Demokrat 44 kursi
  Catatan

  "Pembahasan RUU Perampasan Aset harus mencakup keharusan bagi setiap warga negara untuk melakukan deklarasi kekayaan secara transparan. Hal ini penting guna memitigasi dan mengatasi persoalan praktik nominee atau penggunaan nama pihak ketiga untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan."

  (tidak diketahui) · 6 Apr 2026 · Sumber
• Golkar 102 kursi
  Kritis

  "Beberapa pasal dalam draft RUU Perampasan Aset perlu diselaraskan lagi lebih detail. Salah satunya, pasal yang mengatur mengenai kewenangan penuntutan"

  Benny Utama · 27 Apr 2026 · Sumber
• PKB 68 kursi
  Kritis

  "Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana berpotensi melanggar hak asasi manusia dan berisiko merampas aset sah yang bukan hasil korupsi. Meskipun aset kelak dikembalikan negara, reputasi pemilik sudah terlanjur hancur dan aset tersebut kehilangan nilai ekonominya di mata masyarakat."

  Hasbiallah Ilyas (Anggota Komisi III) · 6 Apr 2026 · Sumber
• PKS 53 kursi
  Kritis

  "Kami meminta kajian netral dari para akademisi untuk mencari cara mencegah kekhawatiran masyarakat akan terjadinya abuse of power apabila negara diberi ruang merampas aset tanpa menunggu putusan pidana inkracht. Potret negara hukum kita saat ini masih jauh dari harapan sehingga kewenangan paksa ini harus dikawal ketat."

  Nasir Djamil (Anggota Komisi III) · 6 Apr 2026 · Sumber

8 fraksi · 8 kutipan terverifikasi · 0 carry-over