RUU Perampasan Aset

Mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia menggelar audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI, Rabu (13/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjawab pertanyaan mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia (UI) soal perkembangan terkini terkait proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. "Itu RUU setahu saya sudah satu dekade lebih usianya, mungkin hampir dua dekade, Pak. Sebenarnya itu ada pasangan lagi dari RUU Perampasan Aset, yaitu terkait Pembatasan Uang Kartal. Cuma mungkin yang sekarang hangat terkait RUU Perampasan Aset. Jadi kalau diizinkan mungkin ada diskusi mengenai RUU tersebut," kata mahasiswa doktoral (S3) Kriminologi UI, Andre, dalam audiensi di ruang rapat Baleg DPR RI, Jakarta, Kamis (13/5/2026). Anggota Baleg DPR RI Siti Aisyah menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset kini tengah dibahas di Komisi III DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa fokus kerja legislasi DPR saat ini lebih diarahkan pada percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Bob mengungkapkan hingga saat ini belum ada tuntutan mendesak terkait perubahan regulasi pada institusi penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan. "Persoalan kita itu lebih kepada persoalan perampasan aset untuk segera disahkan. Belum ada tuntutan (revisi) UU Polri, UU Kejaksaan, maupun UU Kehakiman," kata Bob Hasan saat menggelar audiensi dengan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa fokus kerja legislasi DPR saat ini lebih diarahkan pada percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, lembaganya menargetkan agar sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sudah ditunggu masyarakat selesai pada tahun ini. Sejumlah RUU itu seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, hingga RUU Perampasan Aset. "Ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Masyarakat Adat yang juga sudah 20 tahun, sedang kami dengan teman-teman Baleg dan pemerintah juga akan selesaikan," ujar Dasco usai pengambilan keputusan tingkat I RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dikutip dari siaran Youtube Kompas TV, Senin (20/4/2026) malam. "Masih ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tenaga Kerja yang kita juga sudah mulai bahas dan Undang-Undang Perampasan Aset.

Jakarta - Komisi III DPR kembali menggodok RUU Perampasan Aset dengan mendengar masukan para ahli. Pakar hukum pidana Harkristuti Harkriswono menyoroti sejumlah poin krusial yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Harkristuti mengungkapkan RUU ini memang membuka ruang luas bagi negara untuk merampas berbagai jenis aset yang terkait tindak pidana. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan.

Sahroni Dukung Rekomendasi Tim Reformasi: Mustahil Polri di Bawah Kementerian. ruu perampasan aset hukum pidana komisi iii dpr perampasan aset dpr ri.

Politik hukum pada dasarnya menunjukkan arah dan pilihan negara dalam membentuk hukum. Hukum tidak lahir di ruang kosong, tetapi lahir dari kepentingan politik, kebutuhan sosial, tekanan publik, serta tujuan negara. Dalam konteks Indonesia belakangan ini, salah satu isu aktual dalam ilmu peraturan-undangan yang sangat penting dibahas adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini kembali menjadi perhatian karena DPR telah dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026, bersama sejumlah RUU lain yang dianggap penting untuk mengisi hukum. Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyebut RUU Perampasan Aset sebagai salah satu RUU yang masuk dalam perubahan Prolegnas 2025–2026. Isu ini menarik karena berhubungan langsung dengan pemberantasan korupsi, perlindungan hak warga negara, dan kualitas pembentukan peraturan-undangan di Indonesia. Dalam pandangan saya, RUU Perampasan Aset adalah contoh nyata bagaimana hukum politik Indonesia sedang diuji. Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk mengejar hasil kejahatan, terutama korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan ekonomi lainnya. Selama ini, banyak pelaku tindak pidana dapat dipenjara, tetapi aset hasil kejahatannya tidak seluruhnya dikembalikan ke negara.