RUU Perampasan Aset

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto ingin pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera dibahas dengan DPR RI. Namun, Supratman mengatakan, mengingat RUU tersebut menjadi inisiatif DPR, pemerintah hingga kini masih menunggu sikap DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, lembaganya menargetkan agar sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sudah ditunggu masyarakat selesai pada tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS — Penyerahan aset milik terpidana korupsi Eddy Tansil yang baru terealisasi hampir 30 tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dinilai menjadi bukti nyata mendesaknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa payung hukum yang memadai, negara dinilai akan kesulitan melacak dan menyita hasil kejahatan. Sebab, pelaku kejahatan terorganisasi terus mengembangkan berbagai cara untuk mencuci uang dan menyamarkan kepemilikan aset mereka. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyerahkan aset milik terpidana korupsi Eddy Tansil senilai Rp 82.680.537.548 kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aset berupa uang dan tanah itu diperoleh melalui penelusuran serta mekanisme penyerahan aset secara sukarela (voluntary asset) oleh Eddy Tansil. Purbaya mengapresiasi keberhasilan penyelamatan aset tersebut, terlebih mengingat perkara itu telah bergulir hampir 30 tahun.

MALANG, KOMPAS.com — Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Malang BerGerak mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menghentikan deforestasi, serta mengkaji ulang RUU Polri dalam demonstrasi di depan DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026). "Terutama yang kami soroti adalah terkait RUU Perampasan Aset, deforestasi, kemudian RUU tentang Polri. Semuanya sudah kami sampaikan dengan baik," kata Juru Bicara Massa Aksi Malang BerGerak, Maulana Nazil Al Haq. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya digelar pada Senin (15/6/2026). Selain menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa juga menyampaikan berbagai tuntutan yang dinilai berkaitan dengan pemberantasan korupsi, perlindungan lingkungan, dan penguatan demokrasi.

Akademisi menilai RUU Perampasan Aset memiliki frasa yang terlalu kabur.