Perencanaan Hukum & Peradilan Komisi III Inisiatif DPR
RUU Perampasan Aset
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Catatan
Fraksi
·
·
Sipil
·
·
Linimasa
20 peristiwa tercatatsejak 20 Apr 2026.
- 2026-05-02 Masuk tahap Perencanaan (sumber: openparliament.id) Pindah tahap
- 2026-05-01 Aksi May Day di DPR; serikat buruh dan kelompok masyarakat sipil memasukkan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu tuntutan untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi oligarkis. protest
- 2026-04-30 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memublikasikan analisis komprehensif mengenai bahaya penundaan RUU yang dapat berakibat pada kegagalan eksekusi pemulihan aset negara menjelang transisi KUHP 2026\. (sumber: https://pshk.or.id/aktivitas/urgensi-pengesahan-ruu-perampasan-aset/) statement
- 2026-04-20 Pertama didaftarkan di Prolegnas Pertama didaftarkan
- 2026-04-20 Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset T... RDPU
- 2026-04-20 Komisi III DPR RI kembali mengadakan RDPU, kali ini meminta pandangan teknis dari Pakar Pidana Harkristuti Harkriswono terkait standar eksekusi perampasan bagi tersangka yang mangkir atau tutup usia. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8452461/pakar-ungkap-ruu-perampasan-aset-bisa-dipakai-saat-tersangka-kabur) hearing
- 2026-04-09 SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menekankan agar penyusunan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak... RDPU
- 2026-04-08 JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pakar hukum mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dibatasi hany... RDPU
- 2026-04-06 Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar hukum dan masyarakat sipil; debat dominan soal konstitusionalitas penyitaan tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap. hearing
- 2026-04-06 Komisi III DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi Universitas Tarumanagara dan Pukat UGM untuk merespons kekhawatiran meluas atas potensi abuse of power serta jebakan hukum dari penyitaan tanpa putusan pidana. (sumber: https://m.kumparan.com/kumparannews/komisi-iii-pukat-ugm-bahas-ruu-perampasan-aset-kita-tak-mau-ada-hengki-pengki-279b8Tz2r3y) hearing
- 2026-02-10 Komisi III memulai penyusunan Naskah Akademik dan tahap "belanja masalah" untuk memetakan friksi regulasi dan kerentanan konstitusional RUU Perampasan Aset. drafting
- 2026-01-24 Pakar hukum pidana mendesak agar parlemen tidak menunda lagi pengesahan rancangan ini demi melengkapi pemberlakuan trisula undang-undang hukum pidana terbaru. (sumber: https://jateng.antaranews.com/berita/617330/pakar-sebut-uu-perampasan-aset-mendesak-disahkan-tahun-ini) statement
- 2026-01-15 Tahap penyusunan dimulai di Komisi III DPR; Badan Keahlian DPR menyelesaikan arsitektur hukum dasar dan memaparkan alur mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF). drafting
- 2025-10-24 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar diskursus strategis untuk mendorong sinergi antara RUU Perampasan Aset dengan RUU Penilai demi kepastian status valuasi aset kejahatan. (sumber: https://mediapenilai.mappi.or.id/index.php/2025/10/24/ruu-perampasan-aset-dan-ruu-penilai-dorong-kepastian-hukum-profesi-penilai-sekaligus-memperkuat-transparansi-pengelolaan-aset-negara/) hearing
- 2025-09-24 Rapat Paripurna DPR RI secara final dan meyakinkan menetapkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu bagian dari 52 rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025-2026. (sumber: https://gerindra.id/2025/09/24/bob-hasan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025-2026/) Prolegnas
- 2025-09-17 Fraksi PAN secara terbuka menyatakan dukungan atas penyertaan RUU Perampasan Aset dalam daftar prioritas Prolegnas dan mendesak percepatan pembahasan. announcement
- 2025-09-17 Fraksi PAN DPR RI menyelenggarakan audiensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa (HMI, KAMMI, dll.) untuk menegaskan dukungan penuh terhadap pembahasan regulasi anti-korupsi ini. (sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250917072129-4-667602/fraksi-pan-di-dpr-dukung-ruu-perampasan-aset) other
- 2025-09-15 Presiden Prabowo Subianto menggelar konsultasi tingkat tinggi dengan ketua umum partai politik, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat sipil untuk mendesak percepatan RUU Perampasan Aset sebagai pemenuhan janji kampanye antikorupsi. announcement
- 2025-09-09 Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan persetujuan resmi dari pihak pemerintah atas usul inisiatif DPR memasukkan RUU Perampasan Aset dalam evaluasi Prolegnas Prioritas. (sumber: https://www.gesuri.id/pemerintahan/pdi-perjuangan-konsisten-agar-ruu-perampasan-aset-segera-dibahas-b2nuoZYn8) hearing
- 2025-06-24 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan pernyataan publik bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset secara strategis akan dibahas setelah proses revisi KUHAP tuntas untuk mencegah tumpang tindih regulasi acara. (sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250624122228-4-643470/sufmi-dasco-beri-kabar-terbaru-soal-ruu-perampasan-aset-simak) statement