RUU Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 konfederasi dan 147 federasi buruh resmi membentuk Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, Andi Gani Nena Wea mengatakan, koalisi tersebut dibentuk untuk mengawal perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. "Kenapa kami berkumpul di sini? Karena ada kegelisahan mengenai undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang sampai hari ini belum menunjukkan hal yang signifikan," kata Andi Gani, di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Andi Gani mengklaim koalisi tersebut merepresentasikan 90 persen dari total kekuatan buruh di tanah air.

Konten artikel tidak tersedia dalam HTML yang diberikan. Halaman ini merupakan hasil pencarian/tag yang hanya menampilkan metadata artikel tanpa isi lengkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan mengatur penentuan upah minimum yang harus berdasarkan kesepakatan pengusaha, serikat pekerja, dan buruh. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pusat PUU Ekkuinbangkesra) Badan Keahlian DPR Wiwin Sri Rahyani, yang ikut menyusun naskah akademik dan draf RUU Ketenagakerjaan.

Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat 10.965 buruh dan karyawan di empat perusahaan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Sritex Tbk setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga.

Kota Jambi (ANTARA) - Komisi IX DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan melalui penyerapan aspirasi dengan melibatkan berbagi pemangku kepentingan di Jambi. "Setiap rancangan pembahasan undang-undang, harus memenuhi tiga aspek sekaligus. Pertama, aspek filosofis, yuridis dan aspek sosiologis," kata Ketua Tim Komisi IX DPR RI Yahya Zaini di Jambi, Selasa. Yahya menjelaskan tujuan penyerapan aspirasi itu guna merespons dinamika yang berkembang, baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja. Dengan melibatkan masukan menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta serikat buruh yang ada di Jambi. Menindaklanjuti amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, katanya, saat ini aturan yang berlaku adalah UU No. 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.

Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal, fokus pada pembatasan outsourcing dalam RUU Ketenagakerjaan. Ia dorong kepastian kerja hingga jaminan sosial bagi buruh.