RUU Ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan akhir pekan Sabtu yang menarik untuk disimak, mulai DPR targetkan RUU Ketenagakerjaan hingga anggota DPRD Jember disidang. Simak berita-berita tersebut: DPR targetkan RUU Ketenagakerjaan selesai 2026 sesuai putusan MK. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan komisinya menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dapat selesai sebelum Oktober 2026 atau sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Partai Gerindra menggelar sidang majelis kehormatan terhadap anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember Ahmad Syahri As Sidiqi yang viral karena merokok saat rapat hingga DPR RI menargetkan RUU Ketenagakerjaan rampung pada tahun ini. Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca: **Gerindra sidang Anggota DPRD Jember yang "viral" merokok saat rapat** Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menggelar sidang terhadap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember Achmad Syahri As Sidiqi yang "viral" karena kedapatan merokok sambil bermain gim di ponselnya ketika mengikuti rapat di DPRD Jember yang membahas masalah stunting. Ketua Sidang Majelis Kehormatan Fikrah Auliyaurrahman mengatakan bahwa Partai Gerindra menggelar sidang itu karena perlu segera mengambil sikap atau tindakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan komisinya menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dapat selesai sebelum Oktober 2026 atau sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Selain itu, dia mengatakan RUU Ketenagakerjaan ditargetkan selesai pada 2026 ini untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada elemen buruh pada 1 Mei 2026 atau saat peringatan Hari Buruh Internasional.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan komisinya menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dapat selesai sebelum Oktober 2026 atau sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. "Iya, sebelum Oktober harus selesai, karena maksimal Oktober menurut MK," ujar Ninik sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat. Selain itu, dia mengatakan RUU Ketenagakerjaan ditargetkan selesai pada 2026 ini untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada elemen buruh pada 1 Mei 2026 atau saat peringatan Hari Buruh Internasional.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah meminta jajarannya untuk bersama-sama dengan DPR RI agar dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi salah satu tuntutan kelompok buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Bak gayung bersambut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya terhadap RUU Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat selesai pada tahun ini. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, RUU Ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia ketenagakerjaan yang semakin kompleks. RUU ini harus mampu menjawab aspirasi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kesejahteraan buruh dan pertumbuhan industri harus berjalan bersama, bukan dipertentangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Outsourcing atau alih daya disebut menjadi salah satu poin penting yang akan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris yang merupakan mitra dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Lewat revisi UU Ketenagakerjaan, kata Charles, diharapkan menjadi regulasi yang rasional dan bisa diterima di tengah kondisi saat ini. Masukan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kelompok serikat pekerja, menjadi langkah awal yang wajib dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Ketua Umum KSPSI sekaligus Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Presiden KSPI Said Iqbal dan Ketua Umum KPBI Ilhamsyah memberikan sambutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dalam May Day 2026 para buruh menuntut adanya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, hingga kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, PDIP tengah fokus menyerap aspirasi masyarakat terkait substansi yang perlu diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun salah satu yang disoroti yakni terkait isu outsourcing. "Ya beberapa isu terkait dengan, termasuk outsourcing ya, ini akan menjadi bahan pertimbangan utama ya," kata Charles di GOR Otista, Minggu (3/5/2026). Charles ingin agar RUU Ketenagakerjaan yang ditargetkan akhir tahun 2026 ini menghadirkan regulasi yang bisa diterima dan juga rasional di tengah kondisi saat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap Undang-Undang Ketenagakerjaan tetap dibahas di Komisi IX, bukan di Baleg. "Kemarin sempat ada wacana bahwa RUU ini akan dibahas di Baleg. Tetapi kalau kami di Komisi IX tentunya berharap ini tetap dilakukan pembahasannya di Komisi IX," kata Charles ditemui di GOR Otista, Minggu (3/5/2026). Terkait sudah sejauh mana pembahasan dilakukan, Charles menyebut sampai saat ini masih menunggu kepastian pimpinan DPR terkait alat kelengkapan dewan mana yang akan ditugasi untuk membahas pembentukan UU tersebut.

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyebut RUU Ketenagakerjaan ditargetkan rampung sebelum Oktober. Pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta UU Ketenagakerjaan terpisah dari UU Cipta Kerja. Nihayatul mengatakan legislator sedang membahas aspirasi dari para pekerja atau buruh yang akan dimasukkan dalam aturan tersebut. Namun belum ada kesepakatan terkait poin-poin mana saja yang diubah dan dipertahankan dalam aturan ketenagakerjaan.

Presiden Prabowo Subianto disebut menargetkan Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan rampung sebelum bulan Oktober. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Andi Gani mengatakan nantinya tidak ada lagi Undang-Undang yang merugikan buruh.

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Prabowo mendorong UU tersebut dituntaskan tahun ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan soal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Pimpinan DPR RI menerima audiensi dengan perwakilan buruh di Gedung DPR RI pada Jumat (1/5). Perwakilan buruh ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, hingga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Ada pun beberapa tuntutan yang dibawa oleh buruh mulai dari mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan, hapus outsourcing, menolak upah murah, hingga pengubahan status mitra ojek online menjadi pekerja.

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan dari massa buruh dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Dasco menyebut pemerintah dan DPR menargetkan paling lambat Undang-undang Ketenagakerjaan akan rampung akhir tahun. "Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," kata Dasco di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Meski begitu, Dasco menyebut seberapa cepat pembahasannya tergantung dari para buruh. Sebab pembahasan materi awalnya diserahkan ke para buruh.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan tuntutan terkait regulasi ketenagakerjaan.

DPR Terima Audiensi Aliansi Buruh Sebelum Mulai Aksi May Day 2026.

KSPI Tegaskan May Day Bukan Acara Seremonial.

Presiden Prabowo Subianto minta RUU Ketenagakerjaan segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya undang-undang yang berpihak pada buruh dan masyarakat kecil.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menjanjikan UU Ketenagakerjaan baru selesai akhir 2026, mengikuti putusan MK. Proses pembahasan melibatkan serikat buruh.

Apindo Respons Imbauan Kemnaker soal Pengusaha Rekrut Pekerja Lansia.

Para ketua Serikat dan konfederasi buruh menyampaikan tuntutan dan harapan dari para buruh di depan Presiden Prabowo Subianto saat MayDay 2026 di Monumen Nasional (Monas).

Titah Prabowo: Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tuntas Tahun ini.

Sunarno juga mengingatkan potensi gelombang aksi maupun gugatan hukum jika undang-undang yang dihasilkan tidak berpihak kepada buruh.

Sejumlah buruh menggelar aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026. Para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan karena kondisi perburuhan dinilai masih jauh dari sejahtera.