RUU Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR mulai tancap gas menyusun Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang ditargetkan rampung pada 2026. Dorongan percepatan ini menguat seiring tuntutan buruh dan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar regulasi ketenagakerjaan diperbarui secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto bahkan meminta agar proses legislasi bisa diselesaikan secepatnya, dengan penekanan bahwa aturan baru harus berpihak kepada pekerja.

Sejumlah buruh duduk saat mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dalam May Day 2026 para buruh menuntut adanya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, hingga kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

null

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut bersama legislatif.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal siap mengawal tuntutan buruh untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Salah satu tuntutan ialah RUU Ketenagakerjaan yang baru. DPR RI bakal membahas hal ini dalam sidang setelah reses. "RUU Ketenagakerjaan akan dibahas DPR pada masa sidang setelah reses ini," ujar Cucun dikutip dari Kompas.com, Jumat (1/5/2026). Keadlilan bagi pekerja terus diusahakan oleh pemerintah dengan mengubah struktur kerja yang tak pasti. Pekerja kontrak dan sektor informal paling terdampak dengan struktur kerja yang dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah meminta jajarannya untuk bersama-sama dengan DPR RI agar dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah meminta jajarannya untuk bersama-sama dengan DPR RI agar dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun ini. Dia memastikan bahwa isi dari undang-undang yang disahkan oleh pemerintah itu harus berpihak kepada kepentingan para buruh Indonesia. Presiden juga memaparkan sejumlah langkah yang telah dan akan diambil pemerintah untuk memastikan kesejahteraan buruh.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak serikat buruh untuk memberikan masukan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenagakerjaan. Dasco, saat menerima audiensi serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat mengatakan masukan dari buruh penting agar Undang-Undang yang dihasilkan nantinya komprehensif. Menurut Dasco, DPR dan pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang sudah bersepakat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru bisa disahkan paling lambat akhir 2026 ini.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah meminta jajarannya untuk bersama-sama dengan DPR RI agar dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun ini. "Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera bersama dengan DPR RI selesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan," kata Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat. "Kalau bisa tahun ini juga harus selesai," kata Presiden menambahkan. Dia memastikan bahwa isi dari undang-undang yang disahkan oleh pemerintah itu harus berpihak kepada kepentingan para buruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah meminta jajarannya untuk bersama-sama dengan DPR RI agar dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun ini. "Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera bersama dengan DPR RI selesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan," kata Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat. "Kalau bisa tahun ini juga harus selesai," kata Presiden menambahkan. Dia memastikan bahwa isi dari undang-undang yang disahkan oleh pemerintah itu harus berpihak kepada kepentingan para buruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto disebut menargetkan Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan rampung sebelum bulan Oktober. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Andi Gani mengatakan nantinya tidak ada lagi Undang-Undang yang merugikan buruh.

Pimpinan DPR RI menerima audiensi dengan perwakilan buruh di Gedung DPR RI pada Jumat (1/5). Perwakilan buruh ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, hingga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Ada pun beberapa tuntutan yang dibawa oleh buruh mulai dari mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan, hapus outsourcing, menolak upah murah, hingga pengubahan status mitra ojek online menjadi pekerja.

Batam - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) digelar di Alun-Alun Engku Putri dan Lapangan Welcome to Batam. Serikat pekerja menyampaikan aspirasi terkait pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, penolakan upah murah, penghapusan outsourcing, peningkatan keselamatan kerja. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Batam, Suprapto mengatakan peringatan May Day tahun ini dilakukan lebih lunak atau soft action. Hal itu disebut karena sebagian tuntutan buruh sebelumnya telah diterima pemerintah pusat.

Aksi peringatan Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026), diwarnai penyampaian aspirasi dari ribuan massa buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat tuntas tahun ini sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut UU Cipta Kerja, disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas.

Presiden Prabowo Subianto minta RUU Ketenagakerjaan segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya undang-undang yang berpihak pada buruh dan masyarakat kecil.

Massa buruh memadati kawasan depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dalam rangka aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5). Aksi ini digelar oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

Sejumlah buruh menggelar aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026. Para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan karena kondisi perburuhan dinilai masih jauh dari sejahtera.