Perencanaan Tenaga Kerja & Sosial Komisi IX Inisiatif DPR
RUU Ketenagakerjaan
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Netral / Belum bersikap
Fraksi
·
Sipil
Media
·
·
·
Netral 7
Dukung 1
Posisi sipil
7 organisasi masyarakat sipil terlacak — pernyataan publik dalam 180 hari terakhir.
Menolak
3
Kritis
1
Netral
1
Catatan
1
Mendukung
1
- KSPSI · buruh, ketenagakerjaanMendukung
"Presiden Prabowo menargetkan RUU Ketenagakerjaan rampung sebelum Oktober 2026; pemerintah juga sudah menepati janjinya melalui pembentukan Satgas PHK dan aturan alih daya yang diperketat lewat Permenaker 7/2026."
- APINDO · pengusaha, ketenagakerjaanCatatan
"Seluruh substansi RUU Ketenagakerjaan harus terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan konstruktif di antara kedua pihak (pengusaha dan pekerja) sebelum disampaikan kepada pemerintah, agar regulasi yang dihasilkan implementatif, berdaya saing, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha."
- KSPI · buruh, ketenagakerjaanBelum bersikap
"Ada 11 isu atau 11 harapan yang ingin disampaikan oleh KSPI yang didukung oleh partai buruh di dalam perayaan May Day ini kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah di seluruh Indonesia"
- Komnas Perempuan · HAM, genderKritis
"Perubahan UU Cipta Kerja terhadap syarat dan mekanisme perizinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berpotensi melonggarkan pengawasan dan perizinan P3MI, yang merupakan salah satu aktor signifikan dalam sengkarut eksploitasi dan kekerasan berbasis gender terhadap pekerja migran perempuan."
- KASBI · buruh, ketenagakerjaanMenolak
"Hari ini kami melakukan aksi di Gedung DPR bersama kawan-kawan Gebrak. Kami datang untuk mendesak DPR agar segera membahas RUU Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan serikat buruh, karena kalau tidak melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh, secara substansi pasti tidak akan sesuai."
- GEBRAK · buruh, ketenagakerjaanMenolak
"Kami meminta negara membuat regulasi ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, berlakukan upah layak nasional yang adil dan bermartabat, hentikan sistem outsourcing, dan hentikan pemutusan hubungan kerja."
- AJI · kebebasan persMenolak
"Omnibus Law Cipta Kerja mengurangi kesejahteraan dan membuat posisi buruh — termasuk pekerja media — jauh lebih lemah dalam relasi ketenagakerjaan; AJI menolak pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang berbasis pada UU Cipta Kerja."
7 posisi tercatat · 7 dengan tanggal · 6 dengan juru bicara