RUU Ketenagakerjaan
RUU Ketenagakerjaan merupakan kerangka hukum baru yang disusun sebagai mandat langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2024 yang memerintahkan pemisahan regulasi tenaga kerja dari UU Cipta Kerja karena cacat konstitusional. Fokus utama RUU ini adalah menyeimbangkan kembali dinamika kekuasaan antara modal global dan buruh domestik dengan menuntut penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pembatasan kerja kontrak (PKWT), serta pemulihan jaminan pesangon yang kuat. Hal ini menandai titik balik strategi makroekonomi Indonesia dari doktrin hiper-fleksibilitas era sebelumnya menuju sikap yang lebih proteksionis dan populis guna menjaga stabilitas politik domestik. Namun, penguatan hak pekerja ini membawa konsekuensi sistemik berupa kenaikan biaya tenaga kerja yang dapat menekan investasi asing langsung di sektor padat karya, sehingga hasil legislasi akhirnya diperkirakan akan menjadi kompromi antara kemenangan simbolis serikat pekerja pada aspek keamanan kerja dan pembatasan pertumbuhan upah maksimum untuk menjaga daya saing internasional.
Spektrum sikap
Pusat gravitasi Mendukung
- 2026-05-02 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memformalkan kesepakatan menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan baru sebelum akhir 2026 dengan keterlibatan luas serikat buruh. announcement
- 2026-05-01 Lebih dari 4.000 buruh dari KASBI, GEBRAK, dan aliansi lain mengepung DPR pada May Day 2026, mengusung lima tuntutan termasuk pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. protest
- 2026-05-01 Presiden Prabowo memerintahkan Menaker dan Menkumham untuk "tancap gas" merampungkan RUU Ketenagakerjaan paling lambat akhir 2026. announcement
- 2026-04-14 Komisi IX DPR menggelar rapat dengan berbagai asosiasi dan serikat buruh untuk menjaring masukan penyusunan RUU Ketenagakerjaan. hearing
- 2025-06-01 Sepanjang 2025 hingga awal 2026 pemerintah hanya menggelar konsultasi tingkat rendah; serikat buruh mengeluhkan lambatnya proses dan minimnya keterlibatan. announcement
- 2024-10-31 Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 dikabulkan sebagian: MK memerintahkan pemisahan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja menjadi undang-undang tersendiri dalam waktu dua tahun. ruling
6 peristiwa tercatat· sejak 31 Okt 2024