Perencanaan Tenaga Kerja & Sosial Komisi IX Inisiatif DPR
RUU Ketenagakerjaan
Spektrum sikap
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Pusat gravitasi: Netral / Belum bersikap
Fraksi
·
Sipil
Media
·
·
·
Netral 7
Dukung 1
Linimasa
13 peristiwa tercatatsejak 4 Agu 2025.
- 2026-05-02 Masuk tahap Perencanaan (sumber: openparliament.id) Pindah tahap
- 2026-05-01 Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2026 di Monas memerintahkan Menaker dan Menkumham bersama DPR menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan tahun ini juga, dengan beleid yang harus berpihak pada buruh. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8469844/prabowo-minta-uu-ketenagakerjaan-selesai-tahun-ini-harus-berpihak-pada-buruh) announcement
- 2026-05-01 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi koalisi serikat buruh KASBI dan GEBRAK di Gedung DPR pada momentum May Day, menegaskan target pengesahan UU Ketenagakerjaan baru paling lambat akhir 2026. (sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/05/01/11590451/dasco-uu-ketenagakerjaan-baru-ditarget-rampung-akhir-2026) hearing
- 2026-05-01 Aksi May Day 2026 menampilkan bifurkasi gerakan buruh: massa KSPSI/KSPI berpusat di Monas menyambut konsesi Presiden Prabowo, sementara KASBI dan GEBRAK menggelar aksi ekstra-parlementer di Gedung DPR menuntut keterlibatan penuh serikat dalam pembahasan. (sumber: https://nasional.tempo.co/read/2101288/tuntutan-aliansi-gerakan-buruh-bersama-rakyat-di-may-day-2026) statement
- 2026-04-30 Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan Baleg sedang menyiapkan RUU Ketenagakerjaan baru dalam format omnibus law yang mengatur PHK hingga outsourcing. (sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/04/30/14401551/baleg-siapkan-omnibus-ruu-ketenagakerjaan-atur-phk-hingga-outsourcing) announcement
- 2026-04-30 Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, membatasi outsourcing hanya pada enam bidang penunjang dan memperketat kewajiban administratif vendor. (sumber: https://spkep-spsi.org/pemerintah-resmi-terbitkan-permenaker-no-7-tahun-2026-atur-ketat-sistem-alih-daya/) promulgation
- 2026-04-27 PDI Perjuangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) RUU Ketenagakerjaan menyambut May Day 2026 dengan tema 'Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari'. (sumber: https://www.antaranews.com/berita/5544403/pdipgelar-fgd-ruu-ketenagakerjaan-sambut-may-day-2026) hearing
- 2026-04-09 APINDO dan elemen serikat pekerja dalam forum Halal Bihalal di kantor APINDO menyepakati pembahasan substansi RUU Ketenagakerjaan secara bipartit sebelum diajukan ke pemerintah. (sumber: https://apindo.or.id/id/media/pengusaha-dan-serikat-pekerja-sepakat-ruu-ketenagakerjaan-dibahas-bersama-sebelum-diajukan-ke-pemerintah) hearing
- 2026-03-03 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru akan melibatkan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha secara penuh. (sumber: https://kumparan.com/kumparannews/dpr-pastikan-pembahasan-ruu-ketenagakerjaan-libatkan-buruh-dan-pengusaha-26wCLkFa0tQ) statement
- 2026-02-12 KSPSI (Jumhur Hidayat) mendorong agar revisi UU Ketenagakerjaan disahkan sebelum Oktober 2026 sebagai tenggat amanat MK, di tengah keluhan lambatnya proses penyusunan. (sumber: https://news.detik.com/berita/d-8353672/kspsi-dorong-revisi-uu-ketenagakerjaan-disahkan-sebelum-oktober-2026) statement
- 2025-09-30 Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh dan Partai Buruh menyerahkan draf tandingan RUU Ketenagakerjaan versi buruh setebal lebih dari 700 halaman kepada Pimpinan DPR RI (Sufmi Dasco Ahmad) sebagai instrumen pembanding resmi. (sumber: https://www.fraksigerindra.id/pimpinan-dpr-ri-terima-audiensi-serikat-pekerja-bahas-ruu-ketenagakerjaan/) handover
- 2025-08-04 Pertama didaftarkan di Prolegnas Pertama didaftarkan
- 2024-10-31 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Putusan No. 168/PUU-XXI/2023 dan memerintahkan pemisahan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja menjadi undang-undang tersendiri, dengan tenggat dua tahun bagi DPR dan pemerintah untuk membentuk UU Ketenagakerjaan baru. (sumber: https://www.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian,-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-cipta-kerja-21782) mk ruling