Indonesia RUU Tracker
Diperbarui hari ini
Penyusunan Lingkungan & SDA Komisi IV Inisiatif DPR

RUU Kehutanan

Revisi UU Kehutanan menghadapi kritik dari berbagai pihak. Hak-hak masyarakat adat dan lokal belum sepenuhnya terakomodasi; masyarakat sipil menilai revisi masih menempatkan masyarakat adat sebagai subordinat dibanding korporasi. Revisi dianggap lebih berpihak pada kepentingan investasi daripada perlindungan lingkungan, dengan banyak pasal yang melemahkan instrumen perlindungan hutan dan membuka ruang konversi hutan untuk kepentingan non-kehutanan. Dalam perspektif krisis iklim dan komitmen global, revisi dinilai masih 'business as usual' tanpa menutup peluang deforestasi dengan tegas. Diperlukan perbaikan tata kelola melalui transparansi perizinan, koordinasi one map policy, pencegahan korupsi sektor kehutanan, dan akuntabilitas pejabat pemberi izin.

Durasi

2 minggu

Jumlah Berita (7 hari)

0

Jumlah Sitasi (30 hari)

0
Spektrum sikap

Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.

Pusat gravitasi: Mendukung
Media
·
·
·
·
·
Belum ada data.
Fraksi
Sipil
Media
Dukung
Catat
Netral
Kritis
Tolak

Sikap fraksi

8 dari 8 fraksi sudah menyatakan posisi publik.

Menolak
0
Kritis
0
Netral
3
Catatan
2
Mendukung
3
  • PDIP 110 kursi
    Mendukung
    "Kami dari PD Perjuangan pertama kami mengapresiasi kinerjanya Menteri Kehutanan, Kementerian Kehutanan yang setelah dengan cepat menanggapi isu-isu yang ada di lapangan."
    Adi Wiratama 14 Apr 2026 Sumber
  • Gerindra 86 kursi
    Mendukung
    "Dari Partai Gerindra mengapresiasi bahwa kebijakan Kementerian Kehutanan yang memberikan kepastian dalam tata kelola kehutanan dan mendukung optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan."
    Endang Setiawati 14 Apr 2026 Sumber
  • PAN 48 kursi
    Mendukung
    "Menurut kajian kami, sesungguhnya Pak Menteri ini kebijakan yang cukup luar biasa dan dalam rangka melindungi terutama kepastian daya tampung taman nasional kita yaitu Taman Nasional Komodo."
    Ajbar 14 Apr 2026 Sumber
  • NasDem 69 kursi
    Catatan
    "Fraksi Nasdem mendukung kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kuota komodo. Tapi yang harus diperhatikan bagaimana kebijakan ini tidak merugikan masyarakat lokal."
    Rajif 14 Apr 2026 Sumber
  • Demokrat 44 kursi
    Catatan
    "Kami dari Partai Demokrat mengapresiasi capaian PNBP jasa lingkungan kawasan konservasi yang mencapai 236 miliar pada tahun 2024 tentunya. Namun angka ini masih belum sebanding dengan besarnya potensi 563 unit kawasan konservasi seluas 26,91 juta hektar."
    Hasan Saleh 14 Apr 2026 Sumber
  • Golkar 102 kursi
    Netral / Belum bersikap
    "Ada satu rumah adat yang sampai hari ini berdiri dan dihuni dan rumah adat itu berdiri sekitar tahun 1886. Karena cerita dari orang tua ketika rumah itu mulai dibangun, ada gempa bumi besar yang mereka sebut dengan Lampung Pecah."
    Asia Sidot 14 Apr 2026 Sumber
  • PKB 68 kursi
    Netral / Belum bersikap
    "Mungkin kalau yang ke Pulau Komodo yang saya lihat pemusnya ini dari ya itu kuota yang dibagi jam 5 ke jam 8 ke 11 itu yaitu ke Taman Nasional Komodo. Sedangkan Labuan Bajo itu ada cukup banyak tempat-tempat wisata."
    Utsman Husein 14 Apr 2026 Sumber
  • PKS 53 kursi
    Netral / Belum bersikap
    "Kira-kira grand strategi yang terukur untuk mensejahterakan masyarakat ke depan ini apa saja? Dan yang kedua tentang pengelolaan jasa lingkungan ini."
    Rono 14 Apr 2026 Sumber

8 fraksi · 8 kutipan terverifikasi · 0 carry-over

Indonesia RUU Tracker · snapshot 2026-05-16. Konten disusun dari sumber publik dan dibantu AI — kutipan terverifikasi dalam 180 hari terakhir. Verifikasi langsung ke sumber sebelum dikutip.