RUU Kehutanan
Revisi UU Kehutanan menghadapi kritik dari berbagai pihak. Hak-hak masyarakat adat dan lokal belum sepenuhnya terakomodasi; masyarakat sipil menilai revisi masih menempatkan masyarakat adat sebagai subordinat dibanding korporasi. Revisi dianggap lebih berpihak pada kepentingan investasi daripada perlindungan lingkungan, dengan banyak pasal yang melemahkan instrumen perlindungan hutan dan membuka ruang konversi hutan untuk kepentingan non-kehutanan. Dalam perspektif krisis iklim dan komitmen global, revisi dinilai masih 'business as usual' tanpa menutup peluang deforestasi dengan tegas. Diperlukan perbaikan tata kelola melalui transparansi perizinan, koordinasi one map policy, pencegahan korupsi sektor kehutanan, dan akuntabilitas pejabat pemberi izin.
Skala 5 posisi (Menolak / Kritis / Netral / Catatan / Mendukung) berlaku sama untuk Fraksi DPR, masyarakat sipil, dan media. Pusat gravitasi adalah rata-rata posisi tertimbang oleh ukuran kursi atau jangkauan.
Posisi sipil
5 organisasi masyarakat sipil terlacak — pernyataan publik dalam 180 hari terakhir.
- ICEL · lingkungan, hukumBelum bersikap
"Aneh sekali. Kita bisa menerbangkan drone dan melihat hutan gundul di mana-mana secara kasat mata tetapi tidak ada tersangkanya"
- FWI · kehutanan, lingkunganKritis
"Undang-Undang Kehutanan harus diubah secara total karena tidak lagi relevan dengan krisis deforestasi yang mencapai 689 ribu hektare per tahun; RUU ini harus menjadi benteng pelindung masyarakat lokal dari ekspansi korporasi."
- HuMa · agraria, hutan adat, hukumKritis
"Fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) dalam instrumen UU Kehutanan saat ini terbukti sangat lemah, padahal pengawasan adalah elemen paling krusial untuk melindungi hak rakyat dan menghentikan laju kerusakan lingkungan hidup."
Walhi · lingkunganMenolak"Pemerintah tidak boleh hanya menambal sulam UU Kehutanan; diperlukan revisi total untuk mengubah paradigma usang konservasi ala negara yang menganggap rakyat sebagai ancaman dan memonopoli penetapan fungsi kawasan."
- AMAN · masyarakat adat, agrariaMenolak
"Masyarakat sipil menuntut pengakuan penuh dan sejati atas wilayah adat sesuai putusan MK 35/2012, serta menolak keras penyematan frasa 'sepanjang masih hidup' yang diskriminatif dan berpotensi menjadi alat perampasan ruang hidup."
5 posisi tercatat · 5 dengan tanggal · 5 dengan juru bicara